(Jakarta) - Pengamat Ekonom Ichsanudin Noorsy menyayangkan mengapa Bantuan Khusus Mahasiswa BKM digulirkan pada momentum pasca kenaikan BBm 2008.
“Kalau pemerintah mau membiayai mahasiswa berprestasi kenapa tidak dilakukan sejak tahun 2005 dan 2007 lewat APBN, Pemerintah justru melanggar pasal 31 (4) UU 1945 dan UU Sisdiknas,” kata Noorsy lewat pesan singkatnya kepada Indonesiaontime di Jakarta, Jumat (30/5).
Dikatakan, Justru setelah ada demo mahasiswa, pemerintah baru memberikan Bantuan kepada Mahasiswa,
“Niat menukar demo itu dengan BKM, motifnya sangat politis, yakni menumpulkan kekritisan dan hapusnya peran Kontrol social,” Kritiknya.
Selain itu, imbuh Noosy, pemerintah pun tidak peduli atas keputusan Mahkakah Konstitusi yang membatalkan UU APBN 2005 – 2007 khusus tentang alokasi pendidikan. (Ren/Pendidikan)
“Kalau pemerintah mau membiayai mahasiswa berprestasi kenapa tidak dilakukan sejak tahun 2005 dan 2007 lewat APBN, Pemerintah justru melanggar pasal 31 (4) UU 1945 dan UU Sisdiknas,” kata Noorsy lewat pesan singkatnya kepada Indonesiaontime di Jakarta, Jumat (30/5).
Dikatakan, Justru setelah ada demo mahasiswa, pemerintah baru memberikan Bantuan kepada Mahasiswa,
“Niat menukar demo itu dengan BKM, motifnya sangat politis, yakni menumpulkan kekritisan dan hapusnya peran Kontrol social,” Kritiknya.
Selain itu, imbuh Noosy, pemerintah pun tidak peduli atas keputusan Mahkakah Konstitusi yang membatalkan UU APBN 2005 – 2007 khusus tentang alokasi pendidikan. (Ren/Pendidikan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar