(Jakarta) - Kisruh pembayaran royalti perusahaan batubara membuat KPK akan menerapkan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) agar ada transparasi pada sektor pertambangan batubara.
"Dukungan dari KPK untuk EITI hanya untuk kepentingan dalam mencegah korupsi bukan dengan tujuan pimpinan," Kata Wakil Ketua KPK M. Yasin di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (11/9).
Menurut Yasin, prinsip dasar dari EITI setiap penyerahan laporan oleh setiap institusi pemerintah yang terkait yang secara detail pada setiap pendapatan atau pembagian hasil yang diterima dari setiap perusahaan minyak,gas bumi dan pertambangan.
Seperti diketahui, EITI diimplementasikan oleh hampir 30 negara, termasuk 6 negara yang memiliki middle income yaitu, Botswana (Afrika), Azerbaijan dan Kazakhstan, Kolombia, Peru dan Trinidad. "Norwegia adalah negara yang terkaya nomor 2 di dunia dan sudah mengendorse EITI dan juga sedang mengimplemetasikannya," jelasnya.
Alasan KPK tertarik dengan EITI, menurut Yasin disebabkan keterbukaan informasi merupakan alat yang paling efektif untuk mencegah terjadi korupsi. (Renny)
"Dukungan dari KPK untuk EITI hanya untuk kepentingan dalam mencegah korupsi bukan dengan tujuan pimpinan," Kata Wakil Ketua KPK M. Yasin di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (11/9).
Menurut Yasin, prinsip dasar dari EITI setiap penyerahan laporan oleh setiap institusi pemerintah yang terkait yang secara detail pada setiap pendapatan atau pembagian hasil yang diterima dari setiap perusahaan minyak,gas bumi dan pertambangan.
Seperti diketahui, EITI diimplementasikan oleh hampir 30 negara, termasuk 6 negara yang memiliki middle income yaitu, Botswana (Afrika), Azerbaijan dan Kazakhstan, Kolombia, Peru dan Trinidad. "Norwegia adalah negara yang terkaya nomor 2 di dunia dan sudah mengendorse EITI dan juga sedang mengimplemetasikannya," jelasnya.
Alasan KPK tertarik dengan EITI, menurut Yasin disebabkan keterbukaan informasi merupakan alat yang paling efektif untuk mencegah terjadi korupsi. (Renny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar