| UTAMA | | ENGLISH | | BERITA FOTO | | ULASAN | | DIALOG | | REDAKSI | | RISET - POLLING |

28 April 2008

KPK Temukan 70 Barang Bukti dari DPR

(Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menyita setidaknya 70 dokumen dan barang bukti dari enam ruangan di Komisi IV DPR yang digeledah KPK sepanjang hari ini, Senin (28/4). Barang bukti ini diduga terkait dengan pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Keenam ruang yang digeledah KPK adalah ruang 1801 milik Ketua Komisi IV Ishartanto (Fraksi PKB, ruang 1319 milik Azwar Chesputra (FPG) , ruang 1418 milik M.Syarfi Hutahuruk ( FPG), ruang 1906 milik Sujud Siradjudin (FPAN) , ruang1 630 milik Al Amin Nur Nasution (FPPP) dan ruang Sekretariat Komisi IV.

Wakil Ketua Komisi IV mengatakan, jumlah barang bukti yang dikumpullkan KPK dari setiap ruang berbeda jumlahnya. "Ruangan Al Amin disita sebanayak 17 item, ruangan 1801 disita 9 item, ruang 1906 disita 9 item, ruang 1319 disita 4 item, ruang 1418 disita 3 item, dan ruang Kesekretaritan sebanyak 28 item," kata dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senin malam (28/4).

Salah satu staf Sekretariat Komisi IV Warsidi mengatakan beberapa jenis barang bukti yang disita oleh penyidik KPK adalah 9 hardisk komputer dan 4 buah laptop.

Berdasarkan pengamatan langsung, penyidik KPK mulai mengangkut dokumen dan barang bukti yang disita pada pukul 22.10 WIB, yang dibawa dalam bentuk 3 kotak kardus warna coklat, 3 koper hitam, dan 1 koper warna kuning dan 1 tas ransel. (Nurseffi/Adi/Pol-Hukum)

Selengkapnya...

KPK Terus Lakukan Pemeriksaan di DPR

(Jakarta) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti yang dikumpulkan di ruang sekretariat Komisi IV di Gedung Nusantara 2 lantai 2 DPR RI, Senin (28/4.

Barang-barang bukti tersebut diambil dari ruangan 1630, 1906, 1801, 1319, 1418, dan ruang Setjen Komisi IV oleh sekitar 30 orang penyidik KPK sejak pukul 11.20 WIB siang tadi.

Setelah penggeledahan dan pemeriksaan terhadap barang bukti selesai dilakukan, rencananya KPK dan DPR akan melakukan konferensi pers sekaligus penandatanganan Berita Acara Penyitaan (BAP) dan berita acara penggeledahan.

Hingga pukul 21.44 WIB, tim KPK masih melakukan pemeriksaan dan puluhan wartawan masih menunggu di depan ruang sekretariat Komisi IV DPR. (Nurseffi/Dhita/Politik-Parlemen)

Selengkapnya...

Panglima TNI: Gladi Posko Selesai, TNI Siap Laksanakan Latgab 2008

(Jakarta)-Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memimpin evaluasi pelaksanaan Gladi Posko Latihan Gabungan TNI Tahun 2008 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap. Evaluasi ini dilanjutkan dengan penyampaian direktif ke-2 sebagai persiapan pelaksanaan Gladi Lapangan.

Gladi Posko yang dilaksanakan sejak 21 - 28 April di Markas Divisi Infanteri 1/Kostrad Cilodong, Bogor merupakan tahap pertama dari rangkaian kegiatan Latihan Gabungan TNI. Gladi Posko merupakan simulasi pelaksanaan latihan sebelum pelaksanaan latihan yang sebenarnya (Gladi Lapangan). Berkaitan dengan telah selesainya Gladi Posko dan akan digelarnya Gladi Lapangan, Panglima TNI menyampaikan beberapa hal penting guna mendukung kesiapan dan keberhasilan tugas sebagaimana tertuang dalam skenario latihan.

”Kepada Pangkogasgab agar segera melaksanakan pengecekan kesiapan dan kesiagaan operasional. Baik personel, materiil dan alutsista serta dukungan operasi, dukungan logistik dan perbekalan untuk kepentingan Gladi Lapangan. Inventarisir semua kendala maupun hambatan yang ditemukan pada saat pengecekan di lapangan untuk segera diambil keputusan penyelesaiannya,” ujar Panglima

Menurut Panglima TNI, latihan ini mengerahkan berbagai Alutsista dan persenjataan, maka dibutuhkan agar masing-masing pelaku latihan berpegang teguh dengan prosedur-prosedur yang ada, serta benar-benar memperhatikan faktor keamanan. ”Kepada pejabat TNI yang didaerahnya dilaksanakan latihan agar berkoordinasi sebaik-baiknya kepada pimpinan daerah dan masyarakat setempat. Sehingga latihan berjalan lancar dan masyarakat memahami manfaat latihan ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas,” ungkap Djoko Santoso.

Selain itu, kepada para Panglima Komando Utama Operasi (Kotamaops) terutama Kodam I/BB dan Kodam VI/TPR, Panglima berharap agar memberikan informasi terkini tentang perkembangan kesiapan dukungan untuk membantu Kogasgab di Mandala Operasi dan juga melaporkan tentang rencana pertahanan wilayahnya. ”Kepada Pangkohanudnas agar meningkatkan gelar kesiapsiagaan operasional pertahanan udara nasional,” tegas Panglima TNI.

Sementara itu, kepada Kepala Staf Angkatan, Djoko juga meminta agar melakukan supervisi. Dan asistensi terhadap persiapan, latihan-latihan pendahuluan yang dilakukan satuan-satuan angkatan masing-masing, dalam rangka mendukung kampanye militer yang menjadi tugas Kogasgab.(Subhan/Pemerintahan)

Selengkapnya...

Kerabat Al Amin Beri Keterangan ke KPK

(Jakarta) – Seorang laki-laki bernama Raja Bonar Nasution yang mengaku kerabat dekat anggota Fraksi PPP Al Amin Nur Nasution, tersangka kasus suap pengalihan hutan lindung di Pulau Bintan, hari ini, Senin (28/4) memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus suap yang diduga membelit anggota Fraksi PPP itu.

“Ada tiga orang kunci yang perlu ditelusuri KPK untuk membongkar kasus Al Amin, yaitu supir Kristina, Santo, kemudian supir Al Amin, Jimmy, serta seorang teman dekat Al Amin, Silvia,” kata Raja Bonar Nasution Al Amin, kepada wartawan di Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (28/4).

Menurut Raja Bonar, Santo mengetahui uang sebesar 2000 dolar Singapura untuk Al Amin yang berasal dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bintan-red) Azirwan, “Uang iitu diperuntukan membangun rumah Al Amin di Kalibata, Santo sekarang diungsikan ke Palembang,” ujar Raja Bonar.

Sementara, lanjutnya, Jimmy merupakan orang yang menerima uang Rp 67 juta dari Ketua Komisi IV yang diterima dalam dua amplop, kemudian dijadikan barang bukti waktu penggerebekan, “Jimmy sekarang ada di Surabaya.” Silvia sendiri, tambah Raja Bonar, adalah orang yang sering menemani ketika Al Amin menemui klien untuk melakukan bisnis.

Mengenai Mobil Alphard milik istri Al Amin, Kristina yang dicurigai berasal dari Azirwan, Raja Bonar mengatakan, ada bukti kwitansi pembelian mobil yang dipalsukan oleh kakaknya Al Amin, Edi Mahadi Nasution. “Dibuat seolah-olah, yaitu dengan memalsukan Alphard tersebut milik Kristina, kwitansinya atas nama Kristina Iswandari yang dibeli dari Amalia Beatrice dengan bernomor polisi B 2189 SP,” terangnya.

Raja Bonar juga meminta KPK agar menyelidiki kata Pancoran, karena kata itu sering digunakan Azirwan dan Al Amin, “Coba cari kata sandi, Pancoran, selidiki.”

Sebelumnya Istri Al Amin, Kristina juga diperiksa KPK, namun tidak diketahui dengan jelas apakah kedatangan Kristina tersebut untuk diperiksa terkait kasus Al Amin atau tidak, karena Kristina tidak memberikan komentar. “Saya cuma diperiksa sebagai saksi, tanya langsung sama KPK,” kata Kristina. (Adi/Dhita/Politik-hukum)

Selengkapnya...

Wisata Bahari di Kepulauan Seribu

Sebuah papan bertuliskan "Pulau Onrust: Pulau Tanpa Istirahat yang Telah Istirahat" menyambut kedatangan para pengunjung di pulau itu. Onrust dalam bahasa Belanda berarti "tanpa istirahat" atau "sibuk". Ini merupakan gambaran situasi pulau pertama Indonesia yang didatangi Belanda di abad 17-19. Tetapi, ketika rombongan Wisata Bahari akhir bulan lalu mengunjungi pulau itu, suasana mencekam, sunyi, dingin, dan suram menyambut. Dari balik reruntuhan bangunan dan makam tua yang membisu dan satu persatu mulai luluh dimakan waktu, tak terbayang bila dulu pulau itu tak pernah beristirahat.

Sejarah panjang mewarnai kehidupan masa lampau di Onrust. Kehadiran Inggris di sana pada tahun 1800 yang kemudian memusnahkan seluruh aktivitas perkapalan dan perdagangan yang dirintis Belanda di sana merupakan awal dari tidur panjang Pulau Onrust. Sejak itu, Onrust mulai berkurang peranannya. Bahkan, melihat kondisinya saat ini, pulau Onrust dapat dikatakan telah mati.

Onrust hanya menyisakan sejuta kisah indah masa lalu, saat periode keemasan kolonial Belanda, hingga sejumlah kisah memilukan yang luput dari perhatian masyarakat. Sejumlah tahanan politik dan kriminal dieksekusi mati oleh penguasa di sana. Salah satunya adalah tokoh DI/TII, Kartosuwiryo, yang dieksekusi dan dimakamkan di pulau itu.

Wisata Bahari yang diselenggarakan Museum Bahari pada akhir pekan bulan lalu diikuti 50 orang peserta untuk kembali menghayati kehidupan masa lampau yang pernah mewarnai kehidupan Onrust. Selain Onrust, tiga pulau lain di kawasan Pulau Seribu yang sarat sejarah, yaitu Pulau Edam, Pulau Bidadari, dan Pulau Cipir juga dikunjungi. Serunya, kunjungan ke empat pulau itu dilakukan dengan menggunakan perahu tradisional Bugis, Phinisi. Meski berjalan lambat dibandingkan dengan kapal bermesin jet, perjalanan menggunakan kapal itu mampu memberikan makna sesungguhnya tentang kehidupan bahari bagi para peserta wisata.

Kegiatan tersebut memang sengaja ditujukan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bahari bangsa, yang saat ini bisa dikatakan hampir terlupakan. ''Diharapkan, melalui kegiatan ini masyarakat lebih memahami pentingnya keberadaan beberapa pulau yang terdapat di kawasan Kepulauan Seribu itu bagi sejarah dan menjadikannya sebagai destinasi wisata alternatif yang menarik, mendidik, dan menyenangkan,'' ujar Kepala Museum Bahari, Husen Muhammad.

Pulau pertama yang dikunjungi dalam rangkaian Wisata Bahari adalah Pulau Edam atau sering disebut juga Pulau Damar Besar. Di pulau yang berjarak sekitar 8 mil dari bibir pantai pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terdapat sejumlah bangunan tua, gudang peluru, kuburan bersejarah dan sebuah mercusuar. Sebetulnya, pulau Edam merupakan pulau tertutup untuk umum karena di puncak mercusuar terdapat instalasi pemancar pesawat terbang. Mercusuar itu juga berfungsi sebagai navigator bagi pelayaran laut di sekitar lepas pantai Jakarta.

Menurut keterangan Kepala Sub Dinas Pengkajian dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta, Chandrian A, yang menjadi pemandu tur tersebut, pulau Edam di zaman penjajahan Belanda difungsikan sebagai salah satu benteng pertahanan lepas pantai mereka. "Pada tahun 1950-an, Edam dialihfungsikan sebagai asrama bagi anak-anak yatim piatu, gelandangan dan nakal. Seringkali mereka berupaya melarikan diri dari pulau itu menuju Tanjung Priok menggunakan kayu dan batang pisang untuk menyeberangi lautan,'' ujar Chandrian.

Kondisi Pulau Edam yang penuh semak belukar ini membuat pemandu melarang keras para peserta untuk merokok. Karena sedikit saja ada percikan api, kemungkinan dapat menyambar semak dan dedaunan kering ini terbakar. Selain peninggalan Belanda, di Edam juga terdapat kuburan yang diangap keramat oleh para nelayan. Seorang perempuan yang bernama Neng Syarifah Fatimah yang merupakan anak seorang Raja Makassar dimakamkan di situ.

Peristirahatan

Setelah mengunjungi Pulau Edam yang tanpa penghuni, rombongan Wisata Bahari menuju ke Pulau Bidadari untuk menikmati makan siang sekaligus melihat situs bersejarah. Di Pulau yang telah menjelma menjadi sebuah pulau peristirahatan (resort) ini terdapat peninggalan Belanda, yaitu benteng Mortello, yang dibangun pada tahun 1898. Bentang bundar ini sudah rusak parah dimakan waktu dan juga penjarahan oleh penduduk sekitar di tahun 1960-an.

Meski sekarang Bidadari menjadi pulau cantik dengan fasilitas berlibur yang lengkap, dulunya Bidadari lebih dikenal dengan nama Pulau Sakit. Karena pada tahun 1679 Rumah Sakit Kusta yang berada di Angke dipindahkan ke pulau itu, dan sejak tahun 1790, tidak hanya penderita kusta yang dibawa ke sini, tetapi juga penderita penyakit lain. Sejak diputuskan menjadi tujuan wisata, barulah Pulau Sakit berubah nama menjadi Pulau Bidadari.

Usai mengisi perut, perjalanan diteruskan menuju Pulau Onrust yang hanya ditempuh dengan jarak waktu setengah jam dari Pulau Bidadari. Onrust, menurut Chandrian merupakan tonggak penetapan masa penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun. ''Tentara VOC pertama tiba di Pulau Onrust pada tahun 1619, sebelum tiba di Batavia (Jakarta). Artinya, kedatangan pertama bangsa Belanda sebelum ke Batavia untuk menaklukan tanah air adalah di Pulau Onrust. Karena itu, Onrust menjadi titik awal masa penjajahan Belanda,'' ujar Chandrian.

Selain difungsikan sebagai pusat perbaikan kapal, perdagangan, dan pertahanan, Onrust juga pernah dijadikan sebagai tempat pengasingan jemaah haji yang berpenyakit, pada masa penjajahan Belanda. ''Jadi, untuk Indonesia, pengaturan tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Indonesia dilakukan oleh penjajah Belanda. Karantina bagi jamaah haji yang pulang dari tanah suci dilakukan karena kerap ditemukan berbagai penyakit baru yang mereka bawa, seperti penyakit kencing tikus (leptospirosis), dan TBC,'' ujar Chandrian.

Pulau terakhir yang dikunjungi adalah Pulau Cipir, yang dulunya digunakan sebagai tempat karantina haji, selain mereka yang ditampung di Onrust. Kedatangan rombongan wisata Bahari di petang hari, membuat suasana tanpa nyaris listrik ini membangkitkan aura seram. Perjalanan seharian yang melelahkan memberikan kesan indah yang unik bagi para peserta wisata. Harun Anwar (40), salah seorang peserta mengaku puas dengan rangkaian kegiatan Wisata Bahari.

''Saya memang mencari wisata alternatif yang beda dari biasanya. Saya sudah bosan pergi ke puncak, selain terlalu sering juga malas terjebak macet. Kalau wisata bahari pasti bebas macet sekaligus mengetahui sejarah," kata Harun yang sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta. Jadi? Ayo berwisata sejarah ke Kepulauan Seribu. (sumber : Suara Pembaruan)

Selengkapnya...

PPP Minta KPU Pusat Selesaikan Pilkada Kota Gorontalo

(Jakarta)- PPP meminta kepada KPU pusat untuk menindaklanjuti kesalahan prosedur yang dilakukan KPU kota Gorontalo. Hal ini, berkaitan dengan ditolaknya pasangan calon Walikota AW. Thalib dan Achmad Yani Suratinoyo yang diusung PPP, Partai Demokrat dan PKB.

”Kesalahan prosedur yang dilakukan KPU kota Gorontalo harus segera diluruskan, karena sangat merugikan. Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu pada parpol yang mengusung sebelum dibatalkan,” ujar Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy di Kantor KPU, Imam Bonjol Jakarta, Senin (28/4).

Menurut Chozin kesalahan tersebut terjadi masih pada tahapan verifikasi dimana pasangan yang diunggulkan partainya ini sudah ditolak tanpa ada pemberitahuan. ”Saya tidak tahu alasan KPU kota Gorontalo, mereka bilang ada kesalahan administratif. Saya minta KPU Kota Gorontalo melihat kembali langkah dan kebijakannya sehingga calon yang kami usung bisa dikutsertakan,” jelasnya

Sejauh ini, tambah Chozin pihaknya telah meminta tindak lanjut KPU pusat. ”Saat ini KPU pusat terus mempelajari dan sudah menugaskan biro hukum, Desk pilkada serta Korwil KPU untuk memberikan surat kepada KPU kota Gorontalo,” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, permasalahan muncul karena SK pengukuhan pasangan calon yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hanya ditandatangani oleh Teddy S Neo dan Ahmad Monoarfa yang keduanya caretaker Ketua dan Sekjen DPC PPP Gorontalo. Akibatnya, KPU Kota Gorontalo menggugurkan pasangan calon A.W Thalib dan Achmad Yani Suratinoyo. (Subhan/ Parpol &Pemilu)

Selengkapnya...

Mendapat Beasiswa di Luar Negeri

Sumber: Beasiswa - URL
Sumber: klik di sini
URL Arsip: http://arsip.info/07_02

Bagaimana Meraih Beasiswa di Luar Negeri? Melanjutkan pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, merupakan dambaan setiap pelajar. Sayangnya, keinginan ini sering kali sulit terwujud akibat biaya kuliah yang mahal.

Padahal untuk menyiasati biaya yang tinggi tersebut, kita bisa memanfaatkan program beasiswa yang ditawarkan sejumlah institusi, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Para penerima beasiswa Australian Partnership Scholarship (APS) 2005 sedang mendengarkan penjelasan dari Kooordinator Program AusAID di Jakarta, Mei lalu. HUMINCA/"PR" Sebagai contoh, institusi dalam negeri yang biasanya memberikan beasiswa, di antaranya Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas yang bekerja sama dengan pihak swasta. Institusi tersebut menyediakan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di dalam negeri dan luar negeri.

Sementara itu, pemberi beasiswa dari luar negeri, seperti Kedutaan Besar Singapura, Jepang, dan Australia, menawarkan beasiswa untuk studi di negara-negara tersebut. Hal ini bisa diketahui lewat situs kedubes. Program studi yang ditawarkan melalui beasiswa sangat beragam dan tidak melulu ditujukan untuk kuliah pascasarjana. Sejumlah beasiswa untuk S-1 bahkan untuk SMA pun disediakan.

Misalnya, Kementerian Pendidikan Singapura menawarkan beasiswa ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) kepada sejumlah pelajar berprestasi untuk belajar di SMA ternama di Singapura. Bahkan, jika punya prestasi bagus, mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi secara gratis ke National University of Singapore (NUS) atau Nanyang Technological University (NTU). Beasiswa ini biasanya mulai dibuka Mei dan ditutup Juli setiap tahun. Para siswa SMP yang berminat melamar besaiswa tersebut, bisa mengakses situs Kedubes Singapura untuk mendapat keterangan lebih lanjut.

Selama ini, pemerintah Australia dikenal sebagai negara pemberi beasiswa terbesar. Setiap tahunnya melalui program ADS (Australian Development Scholarship) mereka memberikan beasiswa kepada 300-an orang untuk kuliah di negeri kanguru tersebut.

Bahkan, tahun lalu dan tahun ini, jumlah penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 600 orang melalui program APS (Australian Partnership Scholarship). Pendaftaran untuk program ini mulai dibuka 8 Mei dan akan ditutup 7 Juli. Para peminat bisa mengakses situs: apsprogram.or.id atau adsjakarta.or.id.

Kuliah di luar negeri, bagi yang tidak memiliki biaya, sebenarnya bukan masalah, karena sejumlah program beasiswa dapat mengakomodasi keinginan tersebut.

Jumlah program beasiswa sangat terbatas, sedangkan peminatnya sangat banyak. Karena itu, sebelum diproses lebih lanjut, semua aplikasi beasiswa yang diterima akan diseleksi terlebih dahulu. Biasanya dalam proses seleksi tersebut ada dua tahap yang harus dilalui, yakni seleksi administrasi dan interview.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui para pelamar beasiswa agar berhasil.

Pertama, berkaitan dengan seleksi administrasi. Kita jangan menganggap remeh proses pengisian aplikasi, karena apa yang kita tulis dalam formulir juga menjadi penentu keberhasilan kita selanjutnya. Misalnya, jika kita mengisi formulir aplikasi dengan data yang tidak lengkap serta tidak melengkapi dokumen-dokumen (fotokopi ijazah, sertifikat TOEFL/IELTS terbaru, akta kelahiran, dan lain-lain) yang diminta, kesempatan kita untuk memenangkan beasiswa pun akan hilang.

Kedua, seleksi wawancara. Biasanya tim pewawancara terdiri dari beberapa orang dan mereka ini berasal dari negara pemberi beasiswa. Dalam tahap ini, sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada kita, di antaranya latar belakang pendidikan dan alasan kita mengambil program studi sebagaimana yang dicantumkan dalam formulir aplikasi. Untuk keperluan interview ini, ada baiknya kita berlatih berbicara dalam bahasa Inggris.

Berkaitan dengan proses seleksi, Mida, pemenang beasiswa ADS 2006 asal Kota Padang saat dihubungi "PR" memberikan sejumlah tips tambahan bagaimana cara mendapat beasiswa.

Menurut Mida, sebelum melamar program beasiswa tertentu, pelamar harus memahami dengan benar bidang studi yang akan diambil. Misalnya, jika ingin mengambil Master of Applied Linguistic, pelamar harus tahu bahwa bidang studi yang dipelajari akan berkait dengan ilmu linguistik, di antaranya morfologi dan fonetik. Soalnya, hal yang demikian sering kali ditanyakan saat kita maju ke tahap wawancara.

Selain itu, kata Mida yang akan segera memulai studinya di University of Queensland pada semester dua ini, saat interview kita juga harus bisa menunjukkan pada pewawancara bahwa kita bisa berkomunikasi dengan baik, di antaranya menggunakan bahasa Inggris dengan lancar.

Selain itu, jika persyaratan beasiswa mengharuskan kita membuat proposal terkait dengan studi yang diambil, pastikan bahwa proposal tersebut memenuhi kaidah-kaidah akademik, seperti mencantumkan referensi dan menggunakan bahasa Inggris yang benar. (sumber : http://arsip.info/beasiswa/index.html) Cerdas Indonesia

Selengkapnya...

Krisis Pangan Akibat Produksi Biofuel Dalam Jumlah Besar

(Jakarta)- Kenaikan harga pangan diseluruh tak terlepas dari tingginya permintaan pangan dalam jumlah yang besar. Selain itu, alih fungsi pangan menjadi bahan biofuel juga menjadi penyebab kenaikan. Demikian disampaikan Pengamat Pertanian Nasional Bustanul Arifin, Senin (28/4).

”Krisis pangan ini gak bisa diprediksi, juga sangat berdampak pada kenaikan harga. Terutama dengan meningkatnya biofuel yang diproduksi dari bahan pangan,” kata Bustanul, pada Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) di gedung YTKI, Jakarta.

Menurutnya, berdasarkan data yang diperoleh, untuk produksi biofuel tahun 2007 adalah 11,79/ liter dan 43 persennya adalah dari kedelai. Biodiesel, 34 persennya dari minyak anola. Begitu juga Bioetanol 50 persen dari tebu dan 36 persennya dari jagung, akibatnya tahun 2008 ini harga pangan menjadi naik.

”Krisis pangan ini juga diakibatkan dari climate change, sehingga produksi jadi kacau. Gara-gara climate change data produksi jadi tidak akurat,” ujar Bustanul.

Dalam pandangan Bustanul, untuk ke depan yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis ini adalah mencari pangan alternatif. ”Alternatif lain, pangan kan cukup berkembang. Dengan kenaikan beras, tiwul dapat menjadi alternatif,” ungkapnya.

Ditambahkan, akibat dari kenaikan harga pangan ini, juga berpengaruh pada inflasi. ”Dampaknya sangat luas. Era pangan murah sudah usai, saya melihat ke depan komoditas akan semakin naik, karena dunia akan memproduksi biofuel dalam jumlah yang besar. Meski biofuel menjadi energi alternatif yang murah, tetapi gak bisa 100 persen dipakai,” tandasnya.(Renny/Subhan Sektor Riil)

Selengkapnya...

Konsumsi Alkohol Tingkatkan Risiko Pembuluh Darah Pecah

Konsumsi minuman beralkohol sebanyak dua gelas atau lebih per hari dapat meningkatkan faktor risiko aneurisma aorta abdominal pada pria. Demikian laporan para ilmuan Harvard University yang dimuat dalam American Journal of Epidemiology.

Aneurisma aorta abdominal (AAA) terjadi ketika dinding aorta – pembuluh darah arteri terbesar dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah ke jantung – meregang atau melemah ketika melewati abdomen (perut). Pompaan darah melalui arteri tersebut dapat menyebabkan dinding pembuluh darah yang telah lemah menjadi melembung dan dapat pecah sehingga menyebabkan kematian pada sebagian besar pasien.

Para peneliti dari Harvard School of Public Health di Boston melakukan analisa data dari 39.000 pria, termasuk 376 diantaranya yang baru didiagnosa menderita kasus AAA, pada tahun 1986 sampai 2002.

Setelah memperhitungkan berbagai faktor risiko yang lain, termasuk merokok dan tekanan darah tinggi, mereka menemukan kaitan langsung antara konsumsi alkohol dan diagnosa AAA. Hubungan tersebut bahkan lebih kuat ketika para peneliti memperoleh data konsumsi alkohol terbaru.

Ketika dibandingkan dengan mereka yang tidak minum alkohol, orang yang meminum alkohol sebanyak 2 gelas (30 g) per hari mempunyai risiko AAA sebanyak 21% lebih tinggi.

Para peneliti mencatat bahwa dibandingkan dengan anggur dan bir, cairan alkohol (liquor) menunjukkan hubungan terkuat dengan AAA. Konsumsi alkohol ringan tidak menunjukkan bahaya maupun manfaat terhadap aneurisma.

Hasil penemuan tersebut harus dipandang dalam konteks manfaat konsumsi alkohol terhadap risiko penyakit kardiovaskular yang ditemukan akhir-akhir ini dan diperlukan bukti-bukti lebih lanjut untuk mengkonfirmasikan kedua penemuan yang bertolak-belakang tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian itu meningkatkan kewaspadaan dan merupakan peringatan terhadap konsumsi alkohol dalam jumlah yang lebih tinggi pada pria yang mungkin telah mengalami atau mempunyai risiko aneurisma aorta. (sumber : http://www.info-sehat.com/) Sehat Indonesia

Selengkapnya...

Sistem Outsourcing, Tenaga Kerja Tidak Bisa Loyal

(Jakarta) – Sistem perekrutran tenaga kerja di Indonesia dinilai belum dapat memenuhi permintaan perusahaan. Hal ini diungkapkan Ketua Apindo Sofyan Wanandi dalam konferensi pers acara Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Kaum Muda untuk Kemampuan Sales Promotion Person, di kantor DPN Apindo, Jakarta, Senin (28/4).

“Saya tidak setuju outsourcing, karena ongkosnya besar. Tapi pengusaha tidak ada pilihan lain, karena itu sudah ada dalam UU (Undang-undang-red) Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kata Sofyan, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu, sangat kaku sekali. “Pemerintah agar perbaiki UU itu, agar hidup buruh (di Indonesia-red) layak,” harap Sofyan.

Indonesia yang menganut sistem outsourcing, menurut Sofyan, sulit untuk membuat tenaga kerja tersebut loyal kepada perusahaan. “Kalau buruh di Jepang tidak ada yang outsourcing, mereka bekerja seumur hidup,” papar Sofyan. (Renny/Mimie/Ekbis-Sektor Riil)

Selengkapnya...

Larangan Terbang Uni Eropa Bernuansa Politis

(Jakarta) – Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi M. Suyitno menyatakan, travel ban yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap penerbangan Indonesia lebih memiliki nuansa politis.

“Yang mengeluarkan travel ban itu adalah satu komisi airways dibawah komisi eksekutif Uni Eropa yang anggotanya 27 negara” kata Budhi kepada wartawan di Kantor Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/4).

Budhi menjelaskan, otoritas penerbangan Uni Eropa selama ini tidak pernah merasa diajak berkonsultasi terhadap larangan tersebut. “Maskapai indonesia telah terkena larangan terbang dari Uni Eropa selama 9 bulan dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan dicabut,” terang Budhi.

Namun,lanjut Budhi, meki dilarang terbang, “Pemerintah Indonesia terus memperbaiki kualitas keselamatan penerbangan. “Perbaikan kualitas yang terus dilakukan dari sisi regulasi,infrastruktur maupun organisasi,” pungkasnya. (Adi/Dhita/Politik-Pemerintahan)

Selengkapnya...

KPK dan KPU Harus Monitor Anggaran Pemilu

(Jakarta) - Menjelang pemilu 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memonitor penggunaan anggaran untuk pemilu.

Demikian dikatakan Pengamat Politik CSIS Indra J Piliang dalam konferensi pers di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, hari ini (28/4).

“Yang paling potensial menyalahgunakan anggaran dalam pemilu adalah para incumbent," kata Indra sambil merujuk pada kasus Rokhmin Dahuri yang diduga melakukan korupsi dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Indra juga mengingatkan KPK untuk mulai mengawasi transaksi keuangan parpol saat ini. Momentun kenaikan harga beras dan minyak, dicurigai Indra akan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oleh kelompok tertentu guna membiayai kegiatan parpol.

Terkait wacana pembubaran KPK, Indra melihat hal itu akan melemahkan legitimasi pemilu di mata masyarakat. “Karena KPK juga bertugas mengawal dan mengawasi dana pemilu yang sangat besar. Ini momentum untuk memperkuat legitimasi pemilu,” ujarnya. (Adi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Lingkar Pinggang: Barometer Kesehatan Anda

Banyaknya timbunan lemak di perut yang ditandai dengan perut membuncit sebaiknya jangan dipandang sebagai tanda kemakmuran. Lingkar pinggang yang membesar bisa menjadi indikator untuk melihat apakah seseorang berisiko terkena diabetes.

Berat badan berlebih atau kegemukan akan meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Untuk mengukur tingkat obesitas kita bisa menggunakan ukuran indeks massa tubuh (IMT) yang dihitung dari berat badan (kg) dibagi tinggi badan kuadrat (m2). Namun, IMT tidak mencerminkan distribusi timbunan lemak di dalam tubuh.

Untuk menilai timbunan lemak di perut, sebaiknya dilakukan pengukuran lingkar pinggang. Lingkar pinggang menunjukkan lemak di rongga perut yang merupakan tanda beberapa penyakit. Semakin tinggi kadar kolesterol jahat, maka semakin panjang ikat pinggang orang tersebut.

Lemak yang menumpuk di rongga perut lebih berbahaya daripada lemak di bagian bokong atau paha. Lemak di perut memiliki sel-sel lemak yang lebih besar sehingga terjadi penumpukan lemak yang berlebihan di jaringan adiposa dan akhirnya menghasilkan protein berbahaya.

Tim peneliti dari Perancis pernah melakukan penelitian terhadap 7.000 polisi Perancis yang meninggal antara tahun 1967-1984 karena serangan jantung. Setelah dilakukan pengukuran lingkar pinggang, ternyata kebanyakan polisi yang meninggal adalah pria berperut buncit. Perlu diketahui, ukuran pinggang yang perlu diwaspadai oleh pria adalah jika melebihi 90 cm, sedangkan untuk wanita, risiko tingginya kolesterol akan meningkat bila lingkar pinggangnya berukuran lebih dari 80 cm.

Selain menunjukkan tingginya kadar kolesterol jahat (LDL), lingkar pinggang juga menunjukkan resistensi insulin, yakni suatu keadaan di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Bila dilakukan pemeriksaan darah, maka hasilnya akan ditemukan kadar gula darah yang tinggi, namun belum diabetes. Keadaan tersebut sering disebut dengan pre-diabetes.

Obesitas, hipertensi, dan tingginya kolesterol (dislipidemia) merupakan sebagian dari kumpulan gejala yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan diabetes (sindrom metabolik). Untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan glukosa darah, kolesterol HDL, trigliserida, dan adiponektin. Selain itu, pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan adalah mengukur lingkar pinggang dan tekanan darah.

Orang yang memiliki risiko tinggi mengalami sindrom metabolik perlu melakukan berbagai upaya agar tidak berkembang menjadi penyakit berbahaya, antara lain dengan menurunkan berat badan, mendeteksi kelainan (pemeriksaan fisik dan lab), dan intervensi terhadap kelainan yang ditemukan. Meski terdengar mudah, namun pengaturan pola makan, membenahi gaya hidup dan menghindari stres terbukti efektif untuk memerangi penyakit berbahaya. (sumber : http://www.info-sehat.com/) Sehat Indonesia

Selengkapnya...

KPK Kumpulkan Data Untuk Gratifikasi

(Jakarta) - Wakil Ketua Komisi III Soeripto menyatakan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan guna membuktikan gratifikasi yang relevan.

“Barang-barang yang diperiksa adalah dokumen dan berkas lainnya, termasuk file-file dalam laptop dan hardisk kompter,” kata Soeripto kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4).

Selama pemeriksaan, lanjutnya, KPK bersifat profesional karena penggeledahan itu sudah menjadi wewenang KPK.

Hari ini, KPK melakukan penggeledahan di beberapa ruangan milik anggota dewan, diantaranya ruangan no 1630, 1906, 1801, 1418, 1319 serta ruang Sekretariat Jenderal Komisi VI DPR. (Nurseffi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Ide Pembubaran KPK Indikasikan Ada Kejahatan

(Jakarta) – Kasus penolakan Agung Laksono untuk digeledah serta ide pembubaran KPK oleh Ahmad Fauzie dinilai Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT Korupsi) Fakultas Hukum UGM Denny Indrayana sebagai indikasi menuju kejahatan oleh parlemen.

“Kedua kasus tersebut merupakan ancaman real dari mulai terlihatnya perlawanan dari koruptor dan ini harus diantisipasi,” ujar Denny di kantor KPK, Jakarta, Senin (28/4).

Terkait pernyataan Ahmad Fauzie bahwa KPK bukan lembaga permanen, Denny dengan tegas membantahnya. “Undang-undang tentang KPK tidak ada yang menyebutkan KPK itu tidak permanen,” tegasnya.

Sementara itu, DPR yang mengajukan syarat penggeledahan, Denny menganggapnya sebagai bentuk intervensi dari DPR terhadap KPK. Syarat hukum acara penggeledahan hanya dengan menunjukkan surat penggeledahan dari pengadilan saja.

“Itupun bisa berlaku untuk menggeledah dimana saja, tanpa ada pembatasan diruang-ruang tertentu seperti yang diinginkan Agung Laksono,” pungkas Denny.

Kata Denny, Mahkamah Agung (MA) yang lebih tinggi saja bisa digeledah. “DPR kita selalu paranoid saat dibilang koruptor. Saya berharap setelah ini KPK bisa melakukan penggeledahan diseluruh ruang DPR,” ungkapnya. (Adi/Mimie/Pol-Hukum)

Selengkapnya...

Pasukan PBB Sangkal Klaim Senjata

(Brazzaville) - PBB telah menutupi klaim yang menyatakan pasukannya di Republik Demokrat Kongo (DR Kongo) memberikan senjata ke milisi dan menyelundupkan emas dan gading. Demikian hasil penelitian BBC.

Dugaan tersebut berdasarkan sumber rahasia PBB yang melibatkan pasukan Pakistan dan India yang bekerja sebagai pasukan perdamaian.

PBB menginvestigasi beberapa klaim pada tahun 2007, namun tidak dapat membenarkan tuntutan mengenai senjata.

Sumber dalam PBB memberitahu BBC Panorama bahwa mereka dicegah dalam mengejar penyelidikannya karena alasan politis.

Operasi pasukan perdamaian PBB di DR Kongo adalah yang terbanyak di dunia, dengan 17,000 pasukan tersebar di negara tersebut. (BBC/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

Masyarakat Profesional Madani Dukung KPK

(Jakarta) – Masyarakat Profesional Madani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat anggota Fraksi Partai Demokrat Ahmad Fauzie terkait wacana pembubaran KPK.

“DPR juga harus merecall Ahmad Fauzie, tujuannya agar pemberantasan korupsi bisa berjalan,” tegas Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro dalam konperensi pers di kantor KPK, di bilangan Kuningan, Jakarta, Senin (28/4).

Menurut Ismet, saat ini ada tekanan sangat keras, sistemik, dan masis terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. “Mulai dari penolakan Agung Laksono terhadap penggeledahan ruang anggota DPR dan terakhir pernyataan anggota Partai Demokrat yang meminta KPK dibubarkan,” paparnya.

Konspirasi politik untuk membubarkan KPK, lanjut Ismet adalah bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan rakyat. Keberhasilan KPK ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan presiden, karena KPK tidak berada di bawah presiden seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
Tampak hadir dalam konperensi pers tersebut, Pengamat Politik Indra J. Piliang, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT Korupsi) Fakultas Hukum UGM Denny Indrayana, serta Kuasa Hukum Firman Jaya. (Adi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Agung Laksono Bantah Ada Penggelapan Barang Bukti

(Jakarta) – Ketua DPR Agung Laksono membantah adanya penggelapan barang bukti sebelum penggeledahan ruang kerja di DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya rentan waktu penolakan dan penyelidikan saat ini.

“Saya kira tidak sejauh itu, Pimpinan KPK ada tugas-tugas ke Malaysia sehingga ada sedikit mis komunikasi dan mis koordinasi, sedangkan itu (penggeledahan-red) diperlukan kejelasan,” ujar Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Agung mengatakan, dirinya juga tidak meminta KPK untuk mengajukan izin, karena tidak terdapat dalam Undang Undang (UU). “Tapi ada pemberitahuan, ini sudah lengkap semua dan sudah saya lihat hari ini tidak ada agenda di sela waktu untuk menggelapkan barang bukti,” jelas Agung.

Selain itu, Agung tidak pernah menginterupsikan hal tersebut, karena bisa menimbulkan intervensi. “Saya anggap kalau sudah kesana, saya intervensi,” tukasnya.

Usai penggeledahan beberapa ruangan Anggota DPR, semua barang bukti dikumpulkan dan langsung diperiksa KPK di ruang sekretariat Komisi IV Gedung Nusantara II yang berada di lantai 2 Gedung DPR-RI. (Nurseffi/Dhita/Politik-Parlemen)

Selengkapnya...

Pemerintah Pastikan Harga Beras Stabil

(Jakarta)- Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu memastikan harga beras stabil di pasaran begitu juga pasokan beras di dalam negeri.

”Ini dalam keadaan panen, kita lihat pola dari tahun ke tahun. Yang kita pantau selama beberapa minggu harganya stabil. Kalau toh, harga beras naik itu karena kita memang menaikkan HPP,” ujar Marie Elka ditemui di gedung Depkeu, Senin (28/4).

Menurutnya, kenaikan harga beras akibat HPP (Harga Pembelian Pemerintah-Red) harus dilihat dari segi suplai dan demand. ”Intinya untuk membantu Bulog melakukan pembelian, juga merefleksi terhadap kenaikan biaya produksi,” jelas Marie Elka.

Sejauh ini, terhadap adanya kecendrungan kenaikan harga hingga 10 persen, Marie tak mau memprediksi apapun. Selain itu, terkait adanya operasi pasar, ia menjawab singkat. ”Kita kan ada trigger-nya,” kata Marie sembari bergegas menuju mobilnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan program raskin, subsidi minyak goreng dan kedelai.

Terkait kenaikan harga beras, menurutnya hal itu sudah terjadi sebelum HPP naik.”Kenaikan HPP itu, gak memicu kenaikan harga beras, karena sebelum kenaikan HPP beras sudah naik. Bahkan beberapa minggu lalu, sempat turun. Mudah-mudahan tidak mengikuti harga internasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga pangan ini juga tidak dialami indonesia saja, tapi seluruh dunia.” Khusus beras beras, saya rasa Indonesia yang paling stabil,” tegasnya. (Renny/ Subhan Sektor Riil)

Selengkapnya...

Tim Penyidik KPK Selesai Geledah Ruang Al Amin

(Jakarta) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah ruangan Anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution di lantai 16 Gedung Nusantara I DPR telah selesai melakukan pemeriksaan tepat pukul 15.42 WIB.

“Untuk sementara ruang atas cukup, ruang pak Al Amin sudah selesai,” kata Direktur penyidik Bambang Widaryatmo, usai menggeledah ruangan kerja anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Berdasarkan pengamatan Indonesia OnTime, ruangan Al Amin yang juga suami dari artis dangdut Kristina itu diperiksa tim penyidik sejak pukul 11.20 WIB dan saat keluar dari ruangan Al Amin, empat orang penyidik KPK tampak membawa sebuah koper hitam dan tas ransel berisi barang bukti. (Nurseffi/Dhita/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Raul Castro Naikkan Pensiun dan Gaji Negara

(Havana) – Presiden Kuba Raul Castro menyatakan akan menaikkan dana pensiun negara hingga 20 persen dan meningkatkan gaji bagi pegawai peradilan.

Peningkatan yang akan terealisasi bulan depan tersebut , kata Raul, merupakan pengakuan yang wajar atas usaha pekerja. Namun pemerintah mengaku tidak memiliki sumber penghasilan untuk menaikkan gaji seluruh pekerja.

Sejak mengambil alih tampuk kepresidenan dari kakaknya, Fidel Castro pada bulan Februari, Raul telah mengenalkan rangkaian Undang-Undang ekonomi liberal.

Rangkaian UU tersebut diantaranya, penurunan pembatasan kepemilikan handphone, menarik larangan warga Kuba menginap di hotel besar, dan membolehkan keterlibatan petani swasta dalam penggunaan lahan.

“Kenaikan dana pensiun merupakan imbalan bagi mereka yang telah mempersembahkan bagian hidup mereka untuk bekerja, dan mereka yang tetap teguh membela sosialisme,” ujar Raul seperti dikutip harian komunis muda Juventud Rebelde.

Menurut Juventud Rebelde, dibawah rencana tersebut lebih dari 2.1 juta pensiunan akan menerima peningkatan dana sebesar 2 dollar per bulan, meningkatkan pensiun bulanan minimum ke 9.50 dollar.

Pemimpin Kuba juga mengumumkan kenaikan gaji bagi lebih dari 9,000 pegawai peradilan dan hakim. Gaji bulanan rata-rata dari sektor tersebut akan meningkat sebesar 27 dollar.

Secara keseluruhan, peningkatan-peningkatan tersebut akan menghabiskan dana pemerintah sekitar 35 juta dollar per tahun. (BBC/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

Perancis Kembangkan Sistem Penerbangan Indonesia

(Jakarta) – Pemerintah Perancis berkomitmen untuk membantu pengembangan sistem dalam bidang penerbangan dengan mengganti sistem Jakarta Advance Air Traffic control System (JAATS). Kesepakatan ini diterima Dirjen Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno setelah dirinya bertemu dengan pihak Direktorat Penerbangan Udara di Perancis.

“Selama ini belum pernah di up-grade baik dari sistem pengembangan udara internasional atau sistem otomasi yang digunakan,” ujar Budhi di kantor Dephub, Jakarta, Senin (28/4).

Kata Budhi, modernisasi JAATS akan didukung pemerintah Perancis melalui skema bantuan lunak. “Besarnya biaya yang diperlukan baru akan diperhitungkan pemerintah pada tahun berikutnya,” jelas Budhi.

Budhi mengaku saat ini pihaknya sedang mengaudit jumlah dana yang diperlukan untuk modernisasi JAATS tersebut. Terkait dana, Budhi baru mau mengemukakan alokasi dana untuk Automatic Dependent Surveillance Broadcasting (ADSB).

ADSB ini, lanjut Budhi akan menjadi data untuk pengembangan JAATS. “Alokasi tahun ini sebesar Rp 70 miliar untuk 30 ADSB,” ungkapnya.

Sistem yang akan digunakan untuk JAATS adalah menggunakan sistem Euro Chart seperti yang dipakai Australia. Alasan penggunaan sistem ini, terangnya juga karena sudah dipakai untuk Makassar (MAATS).

“Sehingga antara Jakarta dan Makassar bisa setara atau seamless service dan juga bisa terintegrasi secara single sky bukan hanya enroute tapi juga airport,” papar Budhi. (Adi/Mimie/Ekbis-Sektor Riil)

Selengkapnya...

Ketua DPR: Pembubaran KPK hanya Dinamika Perseorangan

(Jakarta) – Wacana pembubaran KPK oleh salah satu anggora DPR, menurut Ketua DPR Agung Laksono merupakan dinamika perseorangan, bukan lembaga.

“Meskipun kepada adhoc tapi ekstraordiry-nya sangat diperlukan untuk mengembalikan uang negra yang sempat dicuri atau dikorup ke kas negara,” kata Agung kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4).

Wacana pembubaran ini muncul dari anggota Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi, Jumat lalu (25/4). “Jadi isu itu tidak benar, itu bola liar yang harus dibantah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua KPK Antasari Azhar menegaskan KPK tetap akan berkerja profesional dan proporsional. “Kami tidak mungkin melangkah tanpa izin pengadilan,” ungkap Antasari.

Apakah KPK akan memunculkan tersangka baru? Antasari menjawab “Ikuti saja perkembangan. Penegakan hukum bukan berdasarkan isu tapi harus ada alat bukti,” pungkasnya. (Nurseffi/Mimie/Pol-Hukum)

Selengkapnya...

Menanti Pemimpin Negeri

Mencermati atau membincangkan siapa yang bakal memimpin negeri ini ke depan tentu bukan persoalan aneh saat ini. Terlebih menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang. Wacana ini seperti tak habis untuk dibahas, dan terus menjadi pergulatan panjang. Siapapun orangnya, jika memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk membangun bangsa ini sepatutnya kita dukung.


Predikat pemimpin nasional memang manjadi persoalan bangsa ini. Bukan karena negeri ini kekeringan pemimpin, tapi persoalan yang sangat krusial adalah bagaimana mencetak pemimpin yang menjadi kebanggaan dan harapan rakyat masih cukup sulit dicari. Benarkah begitu? Sebenarnya, pemimpin seperti apakah yang paling dibutuhkan negeri ini, sehingga mampu membawa bangsa pada kegemilangan yang didamba.

Untuk menuju ke sana, ada beberapa hal penting yang harus dimiliki dan dituntut dari pemimpin tersebut, sehingga mampu menghadapi krisis yang tengah dihadapi bangsa ini. Persoalan integritas moral sehingga memiliki keberanian dalam menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, adalah menjadi sangat penting dan nilai tertinggi. Selain tentunya, mampu mengendalikan perekonomian yang sedang menghadapi pukulan berat, adalah tugas lain yang tak kalah penting. Bahkan kalau boleh dibilang menjadi tolok –ukur suksesnya seorang pemimpin negeri ini.

Kemampuan dan sikap negarawan di atas, mutlak dan harus dimiliki setiap insan negeri ini jika ingin disebut dan menjadi pemimpin nasional. Namun, yang menjadi persoalan ketika keinginan dan mimpi itu hendak diwujudkan, bangsa ini seakan kehilangan kekuatannya untuk memunculkan mereka-mereka yang memiliki kapasitas itu. Persinggungan dan perbedaan tajampun terjadi manakala kandidat tersebut ada. Bahkan, tak sedikit yang menutup rapat- rapat ruang geraknya sehingga suaranya tak terdengar. Seperti tak memberi ruang pada dinamika dan proses regenerasi, calon pemimipin itupun lenyap bersama harapan dan mimpinya sendiri.

Ironis memang. Perbedaan tajam dan persinggungan tersebut, justru terkadang sengaja diciptakan, hingga melahirkan konflik yang mewarnai negeri ini. Kisruh di beberapa daerah dalam Pilkada adalah cerita nyata dan potret buram betapa rentannya negeri ini terhadap pertikaian. Bahkan, yang cukup mengejutkan beberapa lembaga pemerintah saat ini pun menunjukkan perangai yang sama. Masing-masing menunjukkan kekuatan dan arogansinya, lihat saja KPK dan DPR. Kedua lembaga ini menjadi contoh nyata betapa peliknya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan intergritas moral dan kepercayaan. Meski untuk tujuan mulia memberantas korupsi, KPK harus berbesar hati juga menghadapi benturan. Selain itu, tak kalah menarik, MA dan BPK pun ikut-ikutan mewarnai. Terkait audit keuangan yang ingin dilakukan, kedua lembaga negara inipun terseret pada titik arogansi.

Menjelang pemilu dan pilpres 2009 dimana target utamanya adalah memilih calon presiden, masyarakat kini terus membaca, mengamati dan tentunya menanti. Siapa yang pantas menjadi pemimpin negeri ini. Munculnya nama-nama dan tokoh saat ini masih menyelipkan kecemasan yang mendalam. Sekedar mengingatkan, sudah berfungsikah mereka yang menamakan wakil rakyat sebagai simbol keterwakilan. Atau sudah maksimalkah para penguasa dan politisi yang kini menjalankan roda pemerintahan ini untuk menjawab regenerasi itu. Mampukah, partai politik membawa bangsa ini kepada proses pembelajaran, sehingga kita tidak terus terpuruk pada permainan politik yang tak kunjung mereda? Sejauh ini masih manjadi pertanyaan besar. Jadi, siapa yang bakal memimpin negeri ini, memang tidak tabu dan aneh untuk dibahas. (Editorial 28 April 2008)






Selengkapnya...

Harga Minyak Hampir Menembus 120 Dollar

(Singapura) – Harga minyak dunia hampir menyentuh puncak 120 dollar AS per barel setelah peristiwa pemogokan di kilang minyak yang menutup sistem pipa saluran selama seminggu, melepaskan sepertiga minyak laut utara Inggris ke kilang minyak di Inggris.

Minyak mentah light sweet untuk pengiriman bulan Juni naik ke catatan 119.93 dollar per barel, Senin, pada perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Kontrak turun kembali ke level 119.32 dollar per barel pada pertengahan pagi di Singapura, naik 80 sen dari 118.52 dollar pada penutupan Jumat.

BP PLC, Minggu, menutup pipa saluran yang membawa lebih dari 700,000 barel minyak per hari yang diakibatkan pemogokan karyawan selama 48 jam pada kilang minyak di Skotlandia tengah.

Penutupan terjadi di tengah kekurangan persediaan lain yang telah mendukung harga minyak menghadapi penguatan nilai dollar. (AP/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

Dephub Lakukan Restrukturisasi dan Reorganisasi

(Jakarta) – Dirjen Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno menjelaskan saat ini Departemen Perhubungan sedang menyiapkan pola perbaikan struktur dan organisasi sesuai dengan standar yang disyaratkan ICAO Annex 18.

“Sehubungan dengan wacana single air space policy dan single air space provider, saat ini sedang disiapkan restrukturisasi dan reorganisasi,” jelas Budhi di Kantor Dephub, Jakarta, Senin (28/4).

Reorganisasi, kata Budhi, meliputi bidang navigasi penerbangan, kebandarudaraan, keamanan penerbangan, sertifikasi pesawat udara dan pengoperasian pesawat udra serta angkutan udara.

Selain itu, Budhi mengatakan saat ini Dephub sedang melakukan revisi Undang-undang no 15 tahun 1992 tentang Penerbangan. “Akan dibutuhkan waktu 4 bulan,” ujarnya.

Budhi juga menyampaikan rencana mengenai pelayanan navigasi yang seragam dari Australia melalui Indonesia serta akan bekerja sama dengan Papua Nugini dan Timor Leste. (Adi/Mimie/Ekbis-Sektor Riil)

Selengkapnya...

Ketua DPR: Penggeledahan di DPR Tugas dan Wewenang KPK

(Jakarta) – Ketua DPR Agung Laksono membenarkan bahwa pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam ruangan Anggota DPR sebagaimana tugas dan wewenang KPK yang diberitahukan sebelumnya.

“Sebagaimana tugas dan wewenang KPK, tadi pagi Pak Antasari menemui saya untuk memberitahukan penyidikan, saya sudah baca surat izin dari Pengadilan Negeri Jakpus,” kata Agung Laksono dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Sesuai pasal penyelidikan, kata Agung, DPR berharap ada etika yang sudah dilaksanakan dengan baik. “Dipersilakan (kepada KPK-red) dan disaksikan saya sebagai pimpinan DPR telah meminta kepada Komisi III dan Pimpinan BK (Badan Kehormatan-red), serta Pak Soeripto dari Komisi III ditemani Setjen,” ujar Agung.

Dengan demikian, lanjut Agung, masalah yang berkaitan dengan kehebohan penolakan yang selama ini diberitakan tidak benar. “Bahwa sejak semula tidak ada rencana untuk menghalang-halangi tugas KPK, bahkan senantiasa tujuan kami mendorong tugas-tugas KPK,” jelas Agung.

Namun, jelasnya, hendaknya KPK dan DPR dapat menjaga iklim yang kondusif, sehingga diharapkan harmonisasi antar lembaga akan berjalan dengan baik. “Dalam hal ini saya kira hubungan saya dengan Antasari tidak ada soal, hanya masalah komisi dan koordinasi, masalah tugas ini yang menyebabkan terjadi isu yang mencuat di berbagai media,” tukas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Antasari Azhar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR, BK DPR, Komisi III dan Setjen DPR.

Antasari menyampaikan, penggeledahan hari ini berjalan lancar tanpa sesuatu yang menghalangi. “Jadi kalaupun ada blow-up, seolah antara DPR dan KPK terjadi hal-hal miskomunikasi, saya kira itu hanya semacam hal yang bergelinding, padahal ini semua berjalan karena kita percaya UU,” terang Antasari.

Untuk itu, lanjutnya, KPK menghormati UU yang berasal dari lembaga kehormatan DPR. “Jadi lembaga ini tidak mungkin menghalang-halangi hal-hal yang sudah diputuskan,” urai Antasari.(Nurseffi/Dhita/Politik-parlemen)

Selengkapnya...

Prancis Tawarkan Bantuan untuk Penerbangan Indonesia

(Jakarta) – Dirjen Perhubungan Udara Prancis menawarkan bantuan bagi penerbangan udara Indonesia yang akan disesuaikan dengan keadaan penerbangan udara yang ada di Indonesia.

Demikian Dirjen Perhubungan Udara Budhi M. Suyitno menyampaikan hasil kunjungan kerjanya ke Dirjen Perhubungan Udara Prancis kepada wartawan di Kantor Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/4).

“Kedua belah pihak setuju untuk bekerjasama dan membangun hubungan bilateral, antara lain berupa mengkaji dan merevisi MoU (Memorandum of Understanding-red) bersama,” ujar Budhi.

Budi mengatakan, mengenai MoU yang akan direvisi bersama adalah tentang penerbangan sipil yang telah ditandatangani tahun 1999. Sementara, untuk hal yang terkait keselamatan penerbangan, lanjut Budhi, Dirjen Perhubungan Udara Prancis akan membantu Indonesia dalam program Civil Aviation Transformation (CAVP)

Selain itu, tambah Budhi, kedua belah pihak akan mencoba menjajaki program pertukaran pengetahuan, serta akan menjajaki kerjasama dan bantuan untuk pusat pendidikan latihan penerbangan di Curug yang terkait CAVP, karenanya, Indonesia berkomitmen untuk mereformasi diri.

“Terkait bantuan di Curug berupa pelatihan untuk pilot dan teknisi yang disesuaikan dengan perubahan tipe pesawat, pemikiran baru di bidang penerbangan, metode dan prosedur baru di bidang penerbangan,” pungkas Budhi. (Adi/Dhita/Politik-Pemerintahan)

Selengkapnya...

KPK Susun Berita Acara Penggeledahan

(Jakarta) – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun menganggap KPK telah bekerja secara profesional terkait upaya penggeledahan di DPR.

“Penggeledahan berjalan dengan baik. KPK profesional dan kami memberi kebebasan apa saja yang disita,” tegas Gayus saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4).

Ditanya mengenai dokumen yang telah disita KPK, Gayus belum bisa merinci secara detil. “Itu akan dibuat dalam berita acara. Di berita acara itu, nanti bisa diketahui apa-apa saja yang disita,” ujarnya.

Menurut Gayus, berita acara tersebut sedang dalam proses penyusunan. “Berita acara tentu hari ini setelah selesai penggeledahan dibuat berita acara dan akan diberikan kepada semua pihak terkait, seperti fraksi dan pimpinan DPR, penggeledahan kemungkinan sampai malam,” papar Gayus. (Nurseffi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Antasari Azhar: Tak Ada Konflik Kepentingan KPK dan DPR

(Jakarta) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menegaskan, KPK dan DPR tidak memiliki konflik kepentingan terkait penggeledahan enam ruangan anggota DPR yang dilakukan tim penyidik KPK.

“Pertama kami sampaikan, sampai dengan hari ini tidak ada konflik kepentingan antara DPR dengan KPK, pada hari ini penggeledahan sudah sesuai proses penyidikan,” demikian Antasari Azhar saat konferensi pers usai penggeledahan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Antasari mengatakan, berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 dan UU No.8 KUHP, penggeledahan akan dilakukan di enam ruangan. Selain itu, penggeledahan juga sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.13/PERTIN/2008 yang langsung ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Jakarta Pusat.

Enam ruangan yang diperiksa KPK, kata Antasari, yaitu ruangan nomor 1630, 1801, 1906, 1319, 1418 serat ruangan Setjen komisi VI DPR.

Berdasarkan pantauan Indonesia OnTime, nama-nama pemilik ruangan tersebut adalah, ruangan 1630 milik Al-Amin Dari Fraksi PPP, 1319 milik Azwar Chesputra dari Fraksi Golkar, 1801 milik Ishartanto dari Fraksi PKB, 1418 milik Syarfi Hutauruk dari Fraksi Golkar, dan ruangan 1906 milik Sudjud Sirajuddin dari Fraksi PAN. (Nurseffi/Dhita/Politik-Parlemen)

Selengkapnya...

Investasi modal swasta ADB Melanggar Limit

(Singapura) – Bank Pengembangan Asia (ADB) mengambil resiko besar dengan berinvestasi lebih dari jumlah yang diperbolehkan pada perusahaan modal swasta dan pengendalian internal atas investasi semacam itu menunjukkan kekurangan yang fatal. Demikian dilaporkan the Financial Times (FT).

Menunjuk pada laporan rahasia unit evaluasi ADB, FT menyatakan ADB melanggar limit alokasi dana untuk dana modal swasta sebesar 5 persen sehingga memerlukan standard penanganan resiko.

FT menginformasikan, Senin, ADB menyangkal melanggar peraturannya sendiri. Bank memiliki 650 juta dollar dalam bentuk dana kekayaan swasta diluar total investasi modal sejumlah lebih dari 1.3 milyar dollar, sejalan dengan total keseluruhan limit modal 10 persen.

“Alokasi jumlah keseluruhan ke dana kekayaan swasta adalah persoalan internal dan dapat berubah-ubah,” kata Wakil Direktur Jenderal operasi swasta ADB, Seethapathy Chander, seperti dikutip FT.

Menurut FT, ADB telah mempercepat investasi dana modal swasta sejak tahun 2003 dan mempunyai taruhan pada sekitar 40 dana, banyak diantaranya terdaftar di wilayah bebas pajak seperti Pulau Cayman. “Lebih sedikit dari setengan dana ADB yang mereka investasikan di China dan India.” tambah FT. (Reuters/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

Sekjen PPP: KPK Tidak Profesional dan Proporsional

(Jakarta) – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Irgan Chaerul Mahfiez menilai apa yang dilakukan KPK tidak professional dan proporsional, terkait kasus Al Amin banyak hal yang di dapat, berbeda dari yang diperoleh PPP.

“Ke depannya kita berharap agar semua proses hukum tersebut dapat berjalan baik. Ini kan bias informasi, kalau tidak kita kawal dan jaga, akan mengimbas pada nama baik PPP, ujar Irgan di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Senin (28/4).

Menurut Irgan, persoalan Al Amin cukup berkontribusi pada pencitraan yang berdampak kurang baik. “Tentu saja kami selaku pimpinan partai, meminta klarifikasi lebih jauh,” jelasnya.

Terkait penggeledahan yang dilakukan KPK, Irgan menyatakan, silakan jika KPK ingin melakukan pemeriksaan, asalkan tidak mencari-cari kesalahan Al Amin dalam kasus ini. “Kalau ini merupakan mekanisme hukum yang harus dilakukan, tentu kita bersepakat dan berkomitmen untuk mendukung kerja itu,” tandasnya.

Al Amin Nasution merupakan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, dirinya saat ini ditahan KPK karena diduga terlibat kasus suap pengalihan hutan lindung menjadi ibukota di kepulauan Bintan. Saat ini Al Amin telah di non aktifkan sebagai Ketua DPW di Jambi oleh PPP. (Subhan/Dhita/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Apindo: Dukung Kenaikan BBM

(Jakarta) – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Saya setuju naikkan BBM, karena kalau tidak dinaikkan beban APBNP akan meningkat 300 triliun,” ujar Sofyan dalam konperensi pers di kantor Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (28/4).

Sofyan menilai, akan lebih baik bila subsidi BBM tersebut dialokasikan ke sektor lainnya. “Sebaiknya subsidi BBM untuk infrastruktur biar menjadi lapangan kerja untuk pengangguran,” jelasnya.

Wacana kenaikan BBM ini, tegas Sofyan harus segera diimplementasikan, karena dirinya yakin para pengusaha masih mampu membeli BBM dengan kenaikan harga berkisar 20 persen.

“Laksanakan segera, karena kemungkinan sehabis pemilu naiknya lebih gila-gilaan. Sekarang kita tidak bisa hitung-hitungan belanja karena tidak ada kepastian,” papar Sofyan.

Sedangkan penerapan sistem smart card, menurutnya tidak berjalan efektif. “Penggunaan smart card ini membuat disparitas semakin tinggi. Pemerintah juga tidak untung dari SC itu,” pungkasnya. (Renny/Mimie/Keuangan-Sektor Riil)

Selengkapnya...

KPK Geledah Enam Ruang Kerja Anggota DPR

(Jakarta) – Sebanyak enam ruangan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini akan digeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang Direktur Penyidik KPK telah menempatkan stafnya di enam ruangan, seperti rencana penggeledahan kita,” kata Ketua KPK Antasari Azhar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Mengenai ruangan yang digeledah, jelas Antasari, dirinya tidak akan mengatakan secara detail. “Kemana saja, ikuti Direktur Penyidikan KPK,” jelas Antasari.

Berdasarkan informasi yang diterima Indonesia OnTime, dua dari enam ruang KPK yang akan diperiksa di antaranya, ruangan nomor 1630 milik Anggota Komisi IV Al Amin Nasution dan ruangan 1906 milik Sudjud Sirajuddin dari Fraksi PAN (Komisi IV).

Hingga berita ini diturunkan tim penyidik masih melakukan pemeriksaan di ruang tersebut, penggeledahan dimulai sejak pukul 11.20 WIB. (Nurseffi/Dhita/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Deutsche Bank Tingkatkan Modal 17 Milyar Euro

(Berlin) – Bank Jerman terbesar, Deutsche Bank, merencanakan peningkatan modal sebesar 17 milyar euro (36 milyar dollar). Laporan ini diungkapkan koran mingguan Der Spiegel.

Menurut salinan agenda pertemuan, Bank akan meminta persetujuan langkah tersebut pada rapat pemegang saham akhir Mei.

Empat milyar euro diharapkan akan terangkat oleh penjualan 55 juta saham baru. Pemegang saham bank menerapkan langkah yang sama dua tahun lalu.

Der spiegel mengatakan Deutsche Bank bertujuan untuk membebaskan dana tambahan sebagai antisipasi kemerosotan di Bank terkait krisis pasar pinjaman kredit AS.

Deutsche Bank menyatakan ketertarikannya, Jumat, untuk mengajak Citigroup bergabung jika perbankan raksasa AS berkenan menjualnya.

Sebelumnya, Kepala Bank Jerman Josef Ackermann, minggu lalu, menyatakan akan mendukung operasi eceran di Jerman dan menegaskan kembali minatnya pada bank pos Jerman, Postbank.

Komentar tersebut menyusul laporan bahwa Deutsche Bank bersiap membongkar beberapa milyar dollar dalam bentuk pinjaman.

Persetujuan, yang menurut the Financial Times akan diumumkan minggu ini bersamaan dengan pelepasan pendapatan bank, akan menandai penjualan terbesar ketiga bulan ini dari pinjaman pengumpilan yang digunakan untuk membiayai modal pengambilalihan kekayaan. Hal ini untuk pertama kalinya terjadi di Eropa.

“Pembeli potensial termasuk dana investasi Kohlberg, Kravis Roberts.” tambah Der Spiegel. (AFP/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

Pertemuan Dua Menit KPK dan Ketua DPR

(Jakarta) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah telah mengadakan pertemuan tertutup selama dua menit dengan Ketua DPR Agung Laksono terkait rencana penggeledahan KPK di DPR.

“Pertemuannya selama dua menit, langsung ke luar lagi, pertemuan tadi sifatnya koordinasi, ini (DPR-red) yang punya rumah, kita minta didampingi sebagai saksi,” kata ketua KPK di Ruang Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

Semua tim penyidik KPK, kata Antasari, diikutsertakan dalam melakukan penggeledehan di ruang Anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution yang terbukti terlibat kasus suap pengalihan hutan lindung di Pulau Bintan. “Cermati saja apa yang Anda lihat,” ujar Antasari.

Ketika ditanya mengenai proses penyidikan yang dilakukan, Antasari enggan menjelaskan. “Saya mohon ini kan proses penegakan hukum, proses penyidikan, ada hal yang bisa disampaikan, ada yang tidak, kita ingin cepat, itu saja, kita mohon dengan segala hormat,” terangnya.

Senada dengan Ketua KPK, Plt Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh juga meyatakan, pertemuan yang diadakan KPK dengan Ketua DPR tujuannya hanya untuk koordinasi. “Ini untuk koordinasi, setelah ini ada konferensi pers,” tukasnya. (Nurseffi/Dhita/Pol-Hukum)

Selengkapnya...

Parade Afghanistan Diserang Taliban

(Kabul) - Sedikitnya tiga orang tewas dan 11 orang terluka dalam sebuah serangan terhadap parade militer di Kabul yang dihadiri oleh Presiden Hamid Karzai.


Petugas keamanan segera membawa Karzai menjauh dari tempat kejadian, dan ratusan orang membubarkan diri setelah terdengar tembakan. Dua anggota parlemen dilaporkan terluka.

Parade ini merupakan perayaan 16 tahun jatuhnya pemerintah Afghanistan dukungan Uni Soviet.

Seorang juru bicara Taliban mengatakan mereka yang melakukan serangan tersebut. Menurutnya, enam anggota militan ditempatkan di dekat tempat parade dengan rompi bunuh diri dan senjata.

Dia menambahkan tiga diantaranya terbunuh dan tiga diantaranya ditahan.

Dalam pernyataan langsung di televisi setelah insiden tersebut, Karzai mengkukuhkan adanya penahanan. "Pasukan keamanan Afghanistan segera mengepung mereka. Beberapa diantaranya tertangkap.” kata Karzai. "Sekarang keadaan sudah tenang."

Dalam beberapa tahun terakhir, Karzai kerap kali menjadi sasaran usaha pembunuhan. Parade di tengah kota Kabul ini, merupakan bagian dari perayaan hari nasional Afghanistan, yang menandai pengambilalihan Kabul oleh kelompok Mujahidin di tahun 1992 dari pemerintahan dukungan Uni Soviet.

Lagu kebangsaan Afghanistan sedang dinyanyikan ketika serangan terjadi. Gambar televisi menunjukkan Presiden Karzai sedang berdiri di podium raksasa dikelilingi oleh para anggota parlemen, anggota kabinet, komandan militer dan para diplomat asing.

Senjata otomatis ditembakkan ke arah massa, dan dua orang, tampaknya anggota parlemen, tampak terjatuh.

Dutabesar Amerika Serikat dan Inggris, serta panglima militer NATO termasuk diantara tamu yang segera diselamatkan oleh pasukan keamanan.

Liputan langsung televisi ini kemudian dihentikan dan kemudian diganti dengan acara musik. (BBC/Lala/Internasional)

Selengkapnya...

DPR Tak Bisa Larang KPK

(Jakarta) – Anggota Komisi III Soeripto menyatakan DPR tidak punya otoritas untuk melarang KPK menggeledah gedung DPR, karena KPK bisa mengeyampingkan Undang-undang (UU).

“Setiap warga negara termasuk anggota dewan bisa digeledah,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4).

Soeripto menegaskan, dirinya mendukung tindakan KPK tersebut. “Saya setuju. Saya oleh Pimpinan Dewan ditugaskan sebagai saksi bersama pak Gayus,” ujarnya.

Rencananya KPK akan menggeledah DPR pada pukul 10.00 WIB, namun hingga berita ini diturunkan, penggeledahan belum juga dilakukan. (Nurseffi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

Gayus Lumbuun: KPK Bebas Sita Dokumen Anggota DPR

(Jakarta) – KPK bebas untuk menyita dokumen manapun yang ada di ruangan Al Amin Nasution. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4).

“KPK punya kewenangan untuk menyita semua yang diatur tidak boleh oleh UU lain, itu dikesampingkan. KPK boleh menyita untuk kepentingan KPK,” kata Gayus.

Namun, setelah itu, lanjut Gayus, KPK harus membuat berita acara. “Berita acara itu yang menjadi pertanggung jawaban KPK,” jelasnya.

Gayus menjelaskan ada 3 dokumen yang ada di ruangan anggota DPR. Pertama, dokumen politik yang dimiliki setiap anggota parpol atau fraksi yang ada di DPR yang sifatnya rahasia.

“Kedua, dokumen negara, rapat-rapat tertutup dan masih milik DPR serta masih belum dipublikasikan. Ketiga, dokumen kerja pribadi yang merupakan hak pribadi anggota,” ujar Gayus. (Nurseffi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...

DPR akan Dampingi KPK Lakukan Penggeledahan

(Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggeledah ruangan anggota Komisi IV Al Amin Nasution di lantai 16 Nusantara 1 pukul 10.00 WIB, Senin (28/4).

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam penggeledahan ruangan 1630 itu, KPK akan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun, anggota Komisi III Maiyasyak Johan, dan Plt Setjen DPR Nining Indra Saleh.

Sejak pukul 06.00 WIB, wartawan sudah menunggu penggeledahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda kedatangan tim penyidik dan perwakilan DPR.

Pintu ruangan Al Amin Nasution juga masih terkunci dan lampunya terlihat padam. Selain itu, papan nama yang selama ini terpampang disebelah kiri pintu ruang kerjanya, saat ini sudah tidak nampak lagi.

Al Amin Nasution tersangka kasus suap yang tertangkap tangan di Hotel Rits Carlton pada 9 April 2008 lalu. Namun, Al Amin mengaku uang sebesar Rp 71 juta yang dijadikan KPK sebagai barang bukti penyuapan adalah uang milik pribadinya. (Nurseffi/Mimie/Politik-Hukum)

Selengkapnya...