(Jakarta) - Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada mutu dan kualitas pendidikan serta akses masyarakat miskin terhadap dunia pendidikan akan semakin sulit. Ini disampaikan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, hari ini (21/5).
“Hal ini disebabkan makin tingginya biaya hidup dan opersional pendidikan yang harus ditanggung termasuk transportasi pembelian buku-buku pelajaran dan alat tulis yang semakin mahal. Bahkan untuk ikut pendidikan kesetaraan paket A-B-C pun mereka akan keberatan,” ujar Aan.
Selain itu, tambah politisi PKS ini, kenaikan BBM juga akan mengancam mutu upaya peningkatan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. “Mereka akan semakin berat menanggung beban hidup disaat harga sembako semakin mahal. Akhirnya para guru ini pun tidak akan sanggup memperkaya wawasannya melalui buku, koran, internet. Semua ini akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di sekolah,” urainya.
Aan menyarankan rencana pemerintah menaikan BBM harus diiringi dengan strategi khusus agar pendidikan kalangan miskin tidak terancam.
“Pemerintah harus menyediakan dana tunai sebesar 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai konsekuensi dari kenaikan BBM ini. Karena BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBN tidak akan bisa menanggung sepenuhnya biaya pendidikan mereka,” tegas Aan.
Sementara itu, kata Aan, program Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang ditawarkan pemerintah belum tentu bisa menjamin dapat digunakan oleh masyarakat untuk biaya pendidikan mereka. (Nurseffi/Mimie/Pemerintah)
“Hal ini disebabkan makin tingginya biaya hidup dan opersional pendidikan yang harus ditanggung termasuk transportasi pembelian buku-buku pelajaran dan alat tulis yang semakin mahal. Bahkan untuk ikut pendidikan kesetaraan paket A-B-C pun mereka akan keberatan,” ujar Aan.
Selain itu, tambah politisi PKS ini, kenaikan BBM juga akan mengancam mutu upaya peningkatan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. “Mereka akan semakin berat menanggung beban hidup disaat harga sembako semakin mahal. Akhirnya para guru ini pun tidak akan sanggup memperkaya wawasannya melalui buku, koran, internet. Semua ini akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di sekolah,” urainya.
Aan menyarankan rencana pemerintah menaikan BBM harus diiringi dengan strategi khusus agar pendidikan kalangan miskin tidak terancam.
“Pemerintah harus menyediakan dana tunai sebesar 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai konsekuensi dari kenaikan BBM ini. Karena BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBN tidak akan bisa menanggung sepenuhnya biaya pendidikan mereka,” tegas Aan.
Sementara itu, kata Aan, program Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang ditawarkan pemerintah belum tentu bisa menjamin dapat digunakan oleh masyarakat untuk biaya pendidikan mereka. (Nurseffi/Mimie/Pemerintah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar