(Jakarta) - Koalisi Anti Utang meminta pemerintah menegosiasikan penghapusan utang, karena beban pembayaran utang selalu lebih besar dari subsidi BBM dalam APBN.
Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan dalam surat elektronik yang diterima Indonesiaontime, di Jakarta, Rabu (14/5).
“Pemerintah harus menegosiasikan penghapusan utang bukan menghapus subsidi. Beban pembayaran utang yang setiap tahun menyedot anggaran sekitar Rp.150 trilyun yang sesungguhnya berkontribusi menekan APBN. Dalam APBN-P 2008, jumlah subsidi BBM hanya Rp. 126,8 trilyun,” kata Dani.
Menurut Dani kenaikan harga BBM juga berpotensi menambah jumlah rakyat miskin. “Hal ini terbukti dengan naiknya harga BBM tahun 2005 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin yang sebelumnya 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006," ungkap Dani. (Nurseffi/Pol-Pemerintah)
Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan dalam surat elektronik yang diterima Indonesiaontime, di Jakarta, Rabu (14/5).
“Pemerintah harus menegosiasikan penghapusan utang bukan menghapus subsidi. Beban pembayaran utang yang setiap tahun menyedot anggaran sekitar Rp.150 trilyun yang sesungguhnya berkontribusi menekan APBN. Dalam APBN-P 2008, jumlah subsidi BBM hanya Rp. 126,8 trilyun,” kata Dani.
Menurut Dani kenaikan harga BBM juga berpotensi menambah jumlah rakyat miskin. “Hal ini terbukti dengan naiknya harga BBM tahun 2005 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin yang sebelumnya 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006," ungkap Dani. (Nurseffi/Pol-Pemerintah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar