(Libanon) - Parlemen Libanon telah memilih Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Michel Suleiman, sebagai presiden yang sekaligus mengakhiri kebuntuan politik selama ini.
Sejak Bulan November kursi presiden Lebanon kosong dan partai-partai politik di negara itu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih presiden baru.
Namun kini semua pihak setuju mendukung Jenderal Suleiman sebagai bagian dari kesepakatan politik yang dicapai Rabu 21 Mei guna menghentikan gelombang kekerasan terburuk sejak perang saudara, yang berakhir tahun 1990.
Tepuk tangan menggemuruh di ruang parlemen ketika terpilihnya Jenderal Suleiman sebagai presiden diumumkan.
Maju sebagai satu-satunya calon, dia dipilih oleh 118 dari total 127 suara di parlemen, seperti dilaporkan oleh TV Libanon.
Di luar gedung parlemen, para pendukungnya mengibarkan bendera dan meniup terompet.
Akhir dari kekerasan
Keamanan ditingkatkan di ibukota Beirut menjelang pemungutan suara, mengingat 19 pemungutan suara sebelumnya harus ditunda karena konflik politik.
Libanon terjerumus ke dalam krisis politik pada Tahun 2006 ketika kelompok oposisi pimpinan Hizbullah, yang didukung Suriah, keluar dari pemerintahan koalisi karena menuntut kekuasaan yang lebih besar.
Krisis politik itu berkembang menjadi kekerasan 2 pekan lalu dengan maraknya bentrokan antara milisi dari pihak-pihak yang bertikai dan sedikitnya jatuh 65 korban jiwa.
Bentrokan dipicu oleh upaya pemerintah untuk memutuskan jaringan telekomunikasi sebagai jaringan gelap dan dipecatnya Kepala Keamanan bandara internasional Beirut, yang punya hubungan dekat dengan kelompok oposisi.
Kesepakatan antara pemerintah, yang didukung Dunia Barat, dengan kelompok oposisi dicapai lewat perundingan yang berlangsung di Qatar.
Berdasarkan kesepakatan itu, maka kelompok opisisi memilik hak veto dalam kabinet persatuan nasional. Wartawan BBC di Beirut, Jim Muir, mengatakan kesepakatan itu membuat suasana di lapangan menjadi tenang.
Pihak luar
Pemungutan suara di parlemen disaksikan oleh 200 tamu internasional, antara lain Emir Qatar, delegasi Kongres Amerika Serikat maupun menteri luar negeri Iran, Suriah, dan Arab Saudi.
Negera-negara itu terlibat dalam pertarungan politik internal Libanon dan sekaligus pula dalam tercapainya kesepakatan di Qatar.
Kehadiran mereka di parlemen Libanon tampaknya sebagai penegasan dukungan atas kesepakatan politik yang mengakhiri kebuntuan dan ketegangan selama ini.
Jenderal Suleiman sebenarnya sudah lama diterima oleh semua pihak sebagai pengganti Presiden Emile Lahoud, yang pro Suriah, namun perbedaan politik menghambat pemilihannya.
Dengan terpilihnya Jenderal Suleiman tidak langsung berarti militer telah mengambil kekuasaan, namun sebagai sebuah keputusan atas tokoh yang berada di atas kepentingan semua golongan.
Setelah terpilih, maka Jenderal Suleiman akan menunjuk perdana menteri yang bertugas membentuk kabinet persatuan nasional.
Dilaporkan bahwa komposisi dalam kabinet sudah dicapai, namun masih ada persoalan tentang alokasi jabatan. (BBC/Nurseffi/Internasional)
Sejak Bulan November kursi presiden Lebanon kosong dan partai-partai politik di negara itu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih presiden baru.
Namun kini semua pihak setuju mendukung Jenderal Suleiman sebagai bagian dari kesepakatan politik yang dicapai Rabu 21 Mei guna menghentikan gelombang kekerasan terburuk sejak perang saudara, yang berakhir tahun 1990.
Tepuk tangan menggemuruh di ruang parlemen ketika terpilihnya Jenderal Suleiman sebagai presiden diumumkan.
Maju sebagai satu-satunya calon, dia dipilih oleh 118 dari total 127 suara di parlemen, seperti dilaporkan oleh TV Libanon.
Di luar gedung parlemen, para pendukungnya mengibarkan bendera dan meniup terompet.
Akhir dari kekerasan
Keamanan ditingkatkan di ibukota Beirut menjelang pemungutan suara, mengingat 19 pemungutan suara sebelumnya harus ditunda karena konflik politik.
Libanon terjerumus ke dalam krisis politik pada Tahun 2006 ketika kelompok oposisi pimpinan Hizbullah, yang didukung Suriah, keluar dari pemerintahan koalisi karena menuntut kekuasaan yang lebih besar.
Krisis politik itu berkembang menjadi kekerasan 2 pekan lalu dengan maraknya bentrokan antara milisi dari pihak-pihak yang bertikai dan sedikitnya jatuh 65 korban jiwa.
Bentrokan dipicu oleh upaya pemerintah untuk memutuskan jaringan telekomunikasi sebagai jaringan gelap dan dipecatnya Kepala Keamanan bandara internasional Beirut, yang punya hubungan dekat dengan kelompok oposisi.
Kesepakatan antara pemerintah, yang didukung Dunia Barat, dengan kelompok oposisi dicapai lewat perundingan yang berlangsung di Qatar.
Berdasarkan kesepakatan itu, maka kelompok opisisi memilik hak veto dalam kabinet persatuan nasional. Wartawan BBC di Beirut, Jim Muir, mengatakan kesepakatan itu membuat suasana di lapangan menjadi tenang.
Pihak luar
Pemungutan suara di parlemen disaksikan oleh 200 tamu internasional, antara lain Emir Qatar, delegasi Kongres Amerika Serikat maupun menteri luar negeri Iran, Suriah, dan Arab Saudi.
Negera-negara itu terlibat dalam pertarungan politik internal Libanon dan sekaligus pula dalam tercapainya kesepakatan di Qatar.
Kehadiran mereka di parlemen Libanon tampaknya sebagai penegasan dukungan atas kesepakatan politik yang mengakhiri kebuntuan dan ketegangan selama ini.
Jenderal Suleiman sebenarnya sudah lama diterima oleh semua pihak sebagai pengganti Presiden Emile Lahoud, yang pro Suriah, namun perbedaan politik menghambat pemilihannya.
Dengan terpilihnya Jenderal Suleiman tidak langsung berarti militer telah mengambil kekuasaan, namun sebagai sebuah keputusan atas tokoh yang berada di atas kepentingan semua golongan.
Setelah terpilih, maka Jenderal Suleiman akan menunjuk perdana menteri yang bertugas membentuk kabinet persatuan nasional.
Dilaporkan bahwa komposisi dalam kabinet sudah dicapai, namun masih ada persoalan tentang alokasi jabatan. (BBC/Nurseffi/Internasional)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar