(Jakarta) - Dalam melakukan investigasi terhadap perminyakan di Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) akan memulai kerjanya secara paralel dari hulu dan juga dari hilir.
“Dari hulu bisa dimulai dari kebijakan (policy) dan dari hilir memulai dari fakta-fakta penyimpangan yang terjadi di lapangan,” jelas Azwar di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/7).
Menurut Azwar, jika ini dilaksanakan bersamaan maka prosesnya bisa lebih cepat. “Kita bisa minta BPK untuk periksa dari dua-duanya,” ujar Azwar.
Mengenai pembatasan waktu, Azwar menyatakan fraksinya tidak setuju jika ada pembatasan waktu kerja pansus angket BBM. “Tidak ada batas waktu karena UU diatur seperti itu. FKB pun tidak menargetkan kapan ini diselesaikan karena yang terpenting adalah substansinya sudah selesai atau belum,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Azwar berharap KPK dan panitia angket dapat saling melengkapi data-datanya.
“KPK sudah sampaikan ke publik bahwa mereka sudah mencium indikasi migas di BP migas, supaya bisa saling melengkapi,” tandasnya. (Nurseffi)
“Dari hulu bisa dimulai dari kebijakan (policy) dan dari hilir memulai dari fakta-fakta penyimpangan yang terjadi di lapangan,” jelas Azwar di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/7).
Menurut Azwar, jika ini dilaksanakan bersamaan maka prosesnya bisa lebih cepat. “Kita bisa minta BPK untuk periksa dari dua-duanya,” ujar Azwar.
Mengenai pembatasan waktu, Azwar menyatakan fraksinya tidak setuju jika ada pembatasan waktu kerja pansus angket BBM. “Tidak ada batas waktu karena UU diatur seperti itu. FKB pun tidak menargetkan kapan ini diselesaikan karena yang terpenting adalah substansinya sudah selesai atau belum,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Azwar berharap KPK dan panitia angket dapat saling melengkapi data-datanya.
“KPK sudah sampaikan ke publik bahwa mereka sudah mencium indikasi migas di BP migas, supaya bisa saling melengkapi,” tandasnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar