(Jakarta) - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengusulkan agar pansus BBM bekerja dengan timetable untuk menguraikan permasalahan secara tuntas.
“Misalnya dari sisi regulasi apakah memang langkah-langkah yang dilakukan oleh stake holder di level perminyakan berdasarkan atas landasan regulasi seperti UU, aturan presiden atau menteri,” urai anggota pansus angket BBM dari FKB Azwar Anas di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/7).
Langkah-langkah eksplorasi perminyakan yang diambil, lanjut Azwar, juga harus diselidiki apakah memang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Menurut Azwar, FKB melihat ada penyimpangan dari hulu ke hilir dalam masalah ekplorasi. “Nah ini masalahnya dimana. Ini mesti diurai apakah hulu atau hilir,” ujar Azwar.
Selain itu, imbuh Azwar, FKB juga menyakini adanya mafia di pengelolaan migas nasional. “Mafia ini tidak akan jalan dan bergerak tanpa adanya keterlibatan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya siapa dan ditingkat mana? Saya kira ini harus diungkap,” tegasnya. (Nurseffi)
“Misalnya dari sisi regulasi apakah memang langkah-langkah yang dilakukan oleh stake holder di level perminyakan berdasarkan atas landasan regulasi seperti UU, aturan presiden atau menteri,” urai anggota pansus angket BBM dari FKB Azwar Anas di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/7).
Langkah-langkah eksplorasi perminyakan yang diambil, lanjut Azwar, juga harus diselidiki apakah memang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Menurut Azwar, FKB melihat ada penyimpangan dari hulu ke hilir dalam masalah ekplorasi. “Nah ini masalahnya dimana. Ini mesti diurai apakah hulu atau hilir,” ujar Azwar.
Selain itu, imbuh Azwar, FKB juga menyakini adanya mafia di pengelolaan migas nasional. “Mafia ini tidak akan jalan dan bergerak tanpa adanya keterlibatan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya siapa dan ditingkat mana? Saya kira ini harus diungkap,” tegasnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar