(Jakarta) – PT PLN harus mempersiapkan terlebih dahulu matrik manajemen pengelolaan listrik untuk program pelaksanaan pergeseran hari kerja, untuk memastikan tidak akan ada lagi pemadaman ketika SKB 5 menteri tersebut diimplementasikan.
Menurut Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno, keharusan PLN membuat matriks pengelolaan ini menjadi alasan akan ditundanya implementasi efektif SKB pergeseran hari kerja.
“Secara teknis pelaksanannya dibentuk tim kecil untuk sosialisasi dan evaluasi, lalu PLN juga harus buat matrik manajemen penggesean hari kerja agar terjamin tak ada pemadaman saat SKB dilaksanakan,” kata Erman seusai Rakor Menteri Perekonomian di Kantor Depkeu, Jakarta, Kamis (24/7).
Selain itu, Erman juga meminta pekerja tak perlu resah karena SKB ini bersifat sementara sambil menuggu tambahan pasokan listrik baru sebesar 2 ribu MW yang akan beroperasi 2009.
“Terkait lembur, Menaker juga akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai lembur pekerja, prinsipnya jam kerja itu 40 jam seminggu dan jika lewat itu ya harus dibayar lembur, surat edarannya 1-2 hari ini clear,” tukas Erman. (Adi/Dhita)
Menurut Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno, keharusan PLN membuat matriks pengelolaan ini menjadi alasan akan ditundanya implementasi efektif SKB pergeseran hari kerja.
“Secara teknis pelaksanannya dibentuk tim kecil untuk sosialisasi dan evaluasi, lalu PLN juga harus buat matrik manajemen penggesean hari kerja agar terjamin tak ada pemadaman saat SKB dilaksanakan,” kata Erman seusai Rakor Menteri Perekonomian di Kantor Depkeu, Jakarta, Kamis (24/7).
Selain itu, Erman juga meminta pekerja tak perlu resah karena SKB ini bersifat sementara sambil menuggu tambahan pasokan listrik baru sebesar 2 ribu MW yang akan beroperasi 2009.
“Terkait lembur, Menaker juga akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai lembur pekerja, prinsipnya jam kerja itu 40 jam seminggu dan jika lewat itu ya harus dibayar lembur, surat edarannya 1-2 hari ini clear,” tukas Erman. (Adi/Dhita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar