(Jakarta) – Kementerian BUMN akan mengosongkan untuk sementara posisi direktur utama PT Pos Indonesia setelah direktur utamanya Hana Suryana menjadi salah satu tersangka korupsi PT Pos Indonesia.
Sementara, untuk menjalankan organisasai PT Pos, posisi direktur utama akan diisi oleh pelaksana tugas (plt) yaitu wakil dirut.
“Pak Hana akan kita lihat dulu, kan prinsipnya praduga tak bersalah, untuk sementara posisi dirutnya akan kita kosongkan dulu, sambil menunggu pemeriksaan akan kita tetapkan pelaksana tugas,” ujar Menteri BUMN Sofyan Djalil usai mendampingi Wapres membuka acara The Asia HRD Congress di Merak Room, JCC, Rabu (23/7).
Menurut Sofyan, diganti atau tidaknya Hana Suryana sebagai Dirut akan menunggu proses hukumnya. “Kalau ada keputusan bersalah, atau prosesnya terlalu lama mungkin akan kita ganti, tapi kalau tidak terbukti akan kita rehabilitasi sekaligus jabatannya kita lindungi,” ujar Sofyan.
Sofyan menegaskan, penegakan prinsip asas praduga tak bersalah diberikan supaya BUMN-BUMN tersebut merasa terlindungi dalam menjalankan tugasnya. (Adi)
Sementara, untuk menjalankan organisasai PT Pos, posisi direktur utama akan diisi oleh pelaksana tugas (plt) yaitu wakil dirut.
“Pak Hana akan kita lihat dulu, kan prinsipnya praduga tak bersalah, untuk sementara posisi dirutnya akan kita kosongkan dulu, sambil menunggu pemeriksaan akan kita tetapkan pelaksana tugas,” ujar Menteri BUMN Sofyan Djalil usai mendampingi Wapres membuka acara The Asia HRD Congress di Merak Room, JCC, Rabu (23/7).
Menurut Sofyan, diganti atau tidaknya Hana Suryana sebagai Dirut akan menunggu proses hukumnya. “Kalau ada keputusan bersalah, atau prosesnya terlalu lama mungkin akan kita ganti, tapi kalau tidak terbukti akan kita rehabilitasi sekaligus jabatannya kita lindungi,” ujar Sofyan.
Sofyan menegaskan, penegakan prinsip asas praduga tak bersalah diberikan supaya BUMN-BUMN tersebut merasa terlindungi dalam menjalankan tugasnya. (Adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar