(Jakarta) – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai munculnya fenomena pemimpin dari kalangan militer yang bertarung dalam sejumlah Pilkada dan Calon Presiden pada pemilu 2009 diakibatkan karena telah gagalnya partai politik dalam mencetak kader untuk jadi pemimpin yang akan mewakili partainya.
"Secara spesifik ini kegagalan partai olitik, walaupun itu bisa dikatakan politisi sipil juga turut ambi bagian, tapi saya kira iya " ujar Syamsuddin usai berdiskusi " Perang Bintang Menuju 2009 " di Gedung DPD RI, Komplek DPD RI Jakarta Jum'at (8/8).
Syamsuddin mengatakan hal terseut harus diakui sebagai konsekuensi logis akibat kegagalan partai politik. "Itu Konsekuensi logis akibat kegagaan partai politik. Maka masukan mantan - mantan militer atau TNI ikut masuk " lanjutnya.
Namun, lanjut dia, itu bukan persoalan yang besar karena bagaimana pun yang menentukan apakah para kandidat itu akan jadi atau tidak adalah para pemilih. Serta latarbelakang militer tidak menjadi jaminan menjadi pemimpin karena perbedaan antara lingkungan militer dengan lingkungan demokrasi.
"Tapi itu nggak ada masalah. kan ada kompetensi bebas. kan yang menentukan nanti itu para pemilih. militer itu tidak jadi jaminan bagi kapasitas kepemimpinan seba lingkungan dalam tubuh institusinya itu beda dengan lingkungan demokrasi kita," pungkasnya.(Ulfa)
"Secara spesifik ini kegagalan partai olitik, walaupun itu bisa dikatakan politisi sipil juga turut ambi bagian, tapi saya kira iya " ujar Syamsuddin usai berdiskusi " Perang Bintang Menuju 2009 " di Gedung DPD RI, Komplek DPD RI Jakarta Jum'at (8/8).
Syamsuddin mengatakan hal terseut harus diakui sebagai konsekuensi logis akibat kegagalan partai politik. "Itu Konsekuensi logis akibat kegagaan partai politik. Maka masukan mantan - mantan militer atau TNI ikut masuk " lanjutnya.
Namun, lanjut dia, itu bukan persoalan yang besar karena bagaimana pun yang menentukan apakah para kandidat itu akan jadi atau tidak adalah para pemilih. Serta latarbelakang militer tidak menjadi jaminan menjadi pemimpin karena perbedaan antara lingkungan militer dengan lingkungan demokrasi.
"Tapi itu nggak ada masalah. kan ada kompetensi bebas. kan yang menentukan nanti itu para pemilih. militer itu tidak jadi jaminan bagi kapasitas kepemimpinan seba lingkungan dalam tubuh institusinya itu beda dengan lingkungan demokrasi kita," pungkasnya.(Ulfa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar