‘Transparansi Kunci Pemulihan Citra Polisi’

(Jakarta) – Transparansi di berbagai bidang adalah kunci untuk memperbaiki citra kepolisian yang saat ini masih sulit untuk pulih dari citra buruk. Selain itu kepolisian juga harus lebih partisipatif dalam mengukur keberhasilan kinerja mereka.

Hal itu diungkapkan oleh kriminolog UI Andrianus Meliala dalam diskusi panel Evaluasi Reformasi Polri yang digelar Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sabtu (2/8).

“Untuk menciptakan mutu tata kelola yang baik Polri harus memiliki good governance yakni transparansi, partisipasi akuntabilitas, antidiskriminasi, antikorupsi dan sensitif gender, efisiensi, efektivitas, demokratis, penghargaan HAM dan taat hukum,” kata Adrianus Meliala.

Menurut Adrianus, klaim kepolisian yang mengaku telah melakukan reformasi belum tentu bisa dipercaya oleh masyarakat karena kepolisian sendiri belum tranpasran dalam mengukur keberhasilan kinerja reformasinya."Tanpa ukuran keberhasilan pencapaian, Polri mengklaim telah tuntas terkait aspek struktural dan instrumental dalam reformasi Polri," kata Andrianus.

Adrianus juga mengingatkan agara polisi bersikap transparan dalam penggunaan tindakan tegas dan upaya hukum represif. “Juga dalam pengembangan metode penindakan terhadap anggota yang bersalah," ujar Andrianus.

Sementara, Staf Ahli Kapolri bidang sosial ekonomi Irjen Pol Andi Miyat, mengatakan polisi harus tahu betul arah yang jelas dari reformasi agar dapat menentukan track yang jelas dan menentukan perbaikan ke depan. "Kerja polisi selama ini yang paling dekat dengan logam (uang), seharusnya Polri dapat menjaga integritasnya untuk menentukan track yang jelas," kata Andi.

LSM Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 yang menyatakan bahwa polisi menduduki peringkat tertinggi institusi paling korup dengan skor 4,2 yang dikemudian disusul pengadilan dan parlemen. (Adi/Pol)