(Jakarta) - Pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan jumlah berpatokan pada 19,1 juta jiwa.
“Sampai Desember 2008, pemerintah akan menyalurkan sekitar Rp 14 triliun lebih. Sedangkan untuk 2009, terlebih dahulu harus dimasukkan ke APBN 2009. Dan ini harus kita bicarakan dengan DPR. Jadi kita bicara sampai 2008 dulu," Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzeta menyampaikan hal ini usai pelantikan Kepala, Seketaris Utama dan Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di kantor Bappenas, Selasa (13/5).
Terkait kompensasi untuk TNI/POLRI, dengan naiknya BBM, lanjut Paskah pemerintah telah menyiapkan program tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk food skim, raskin dan beberapa kebutuhan rumah tangga. "Enggak, itu merupakan kompensasi saja. Itu food skim," ujar Menteri.
Selain itu, Kata Paskah, Pengawasan BLT, akan melibatkan BPKP dan beberapa pengawasan sampai ke daerah. “Tidak terlalu ribet, karena disalurkan melalui kantor pos. Mungkin nanti di dalam distribusinya yang harus kita lakukan bersama-sama pengawasannya. Supaya tepat sasaran," ungkapnya.
Paskah yakin BLT akan tersalur secara merata, pasalnya, hasil evaluasi yang lalu, eksesnya hanya 0,0 sekian persen. “Semua merasa berhak, itu hasil evaluasi ya," tandasnya. (Renny/Subhan Pemerintah)
“Sampai Desember 2008, pemerintah akan menyalurkan sekitar Rp 14 triliun lebih. Sedangkan untuk 2009, terlebih dahulu harus dimasukkan ke APBN 2009. Dan ini harus kita bicarakan dengan DPR. Jadi kita bicara sampai 2008 dulu," Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzeta menyampaikan hal ini usai pelantikan Kepala, Seketaris Utama dan Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di kantor Bappenas, Selasa (13/5).
Terkait kompensasi untuk TNI/POLRI, dengan naiknya BBM, lanjut Paskah pemerintah telah menyiapkan program tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk food skim, raskin dan beberapa kebutuhan rumah tangga. "Enggak, itu merupakan kompensasi saja. Itu food skim," ujar Menteri.
Selain itu, Kata Paskah, Pengawasan BLT, akan melibatkan BPKP dan beberapa pengawasan sampai ke daerah. “Tidak terlalu ribet, karena disalurkan melalui kantor pos. Mungkin nanti di dalam distribusinya yang harus kita lakukan bersama-sama pengawasannya. Supaya tepat sasaran," ungkapnya.
Paskah yakin BLT akan tersalur secara merata, pasalnya, hasil evaluasi yang lalu, eksesnya hanya 0,0 sekian persen. “Semua merasa berhak, itu hasil evaluasi ya," tandasnya. (Renny/Subhan Pemerintah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar