(Jakarta) - Menaikkan BBM bukan merupakan pilihan yang adil. Pasalnya kenaikan tersebut hanya untuk kepentingan seseorang. Yang memberatkan APBN bukan hanya subsidi BBM tetapi, ada alokasi anggaran secara tidak seimbang.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Econit, Hendry Saparini dalam acara Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan Seabad Kebangkitan Nasional di Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (18/5).
“Kalau memang ekonomi kita kuat, masih banyak jalan lain supaya BBM tidak naik. yaitu adanya reformasi tata niaga migas. Karena ekspor dan impor itu ada mafianya, dan hal itu yang memberatkan APBN,” tegas Hendry.
Menurutnya, Kenaikan yang direncanakan 30 persen itu, akan menghemat Rp35 triliun dan Rp14 triliun untuk BLT dan Raskin, merupakan langkah yang tidak efektif karena sisanya tidak jelas mau dikemanakan dan untuk apa.
Dikatakan “lebih baik sisanya itu untuk membayar utang, sebenarnya pembayaran utang itu yang membebani Negara, baik utang dalam negeri dan luar negeri,” katanya.
Hendry menambahkan bahwa, Indonesia mengikuti Washington Consencus yang disodorkan oleh lembaga- lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Dimana disana terdapat consensus terhadap negara berkembang, salah satunya yaitu liberalisasi.
Sementara, menurut Hendry Indonesia belum mampu untuk bersaing dan privatisasi, Dimana pemerintah tidak perlu mengelola ekonomi (Renny/Keuangan)
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Econit, Hendry Saparini dalam acara Munas Alim Ulama dan Halaqah Kebangsaan Seabad Kebangkitan Nasional di Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (18/5).
“Kalau memang ekonomi kita kuat, masih banyak jalan lain supaya BBM tidak naik. yaitu adanya reformasi tata niaga migas. Karena ekspor dan impor itu ada mafianya, dan hal itu yang memberatkan APBN,” tegas Hendry.
Menurutnya, Kenaikan yang direncanakan 30 persen itu, akan menghemat Rp35 triliun dan Rp14 triliun untuk BLT dan Raskin, merupakan langkah yang tidak efektif karena sisanya tidak jelas mau dikemanakan dan untuk apa.
Dikatakan “lebih baik sisanya itu untuk membayar utang, sebenarnya pembayaran utang itu yang membebani Negara, baik utang dalam negeri dan luar negeri,” katanya.
Hendry menambahkan bahwa, Indonesia mengikuti Washington Consencus yang disodorkan oleh lembaga- lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Dimana disana terdapat consensus terhadap negara berkembang, salah satunya yaitu liberalisasi.
Sementara, menurut Hendry Indonesia belum mampu untuk bersaing dan privatisasi, Dimana pemerintah tidak perlu mengelola ekonomi (Renny/Keuangan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar