(Jakarta) – Kondisi sebenarnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diprivatisasi oleh pemerintah harus di informasikan kepada publik secara lebih transparan.Menurut Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, BUMN pada dasarnya adalah milik rakyat sehingga rakyat juga berhak tahu tentang kondisi BUMN sebelum BUMN tersebut diprivatisasi pemerintah.
“Yang penting ada penjelasan yang clear kepada masyarakat. Kalau itu sudah clear saya kira sah-sah saja dan tidak ada masalah. Masalahnya sekarang ini tidak ada transparansi atau belum lengkap, sehingga saat (BUMN) dijual muncul lagi masalah baru,” kata Wiranto di Jakarta, Sabtu (31/5).
Dia menambahkan, transparansi dan keterbukaan kepada rakyat merupakan salah satu mandat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, sehingga jika pemimpin tidak transparan maka selalu ada potensi friksi antara pemimpin dengan rakyatnya.
“Apa-apa yang dilakukan pemimpin seperti kebijakan, harus secara jelas diberitahukan kepada masyarakat. Kalau transparansi ini belum ada, maka terjadi friksi lalu terjadi salah pengertian. Ini yang tidak boleh,” ujar Wiranto. (Mimie/Adi/Ekbis-sektor Riil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar