(Jakarta) – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Pendidikan dan para orang tua murid dari SMA Negeri 68 Jakarta dan SD Negeri Percontohan IKIP Jakarta mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan tindakan korupsi dan pelanggaran HAM di dua sekolah tersebut.
“Dalam kasus yang terjadi di SMAN 68 orang tua murid menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran sekolah seperti dugaan penggelapan uang dan penggunaan dana yang tidak jelas. Penggunaan dana yang berasal dari orang tua murid itu digunakan oleh Kepsek SMAN 68 untuk studi banding ke Inggris,” jelas Anggota ICW Ferdi Hendri di kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini (13/5).
Selain itu, lanjut Ferdi, orang tua murid SDN Percontohan IKIP Jakarta juga menemukan laporan keuangan yang ganda pada tahun ajaran 2005/2006 yang dilakukan Kepsek dan Ketua Komite. “Beberapa sumber dana dari orang tua seperti uang mutasi tidak dicantumkan dalam anggaran belanja sekolah,” ujarnya,
Atas tindakan tersebut, menurut Ferdi, para orang tua merasa timbul tindakan diskriminatif dari pihak sekolah terhadap para murid yang orang tuanya kritis menanggapi kejanggalan ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemantauan dan Pendidikan Komnas HAM Nurcholis menyatakan pihaknya akan meminta kepada kedua sekolah tersebut dalam waktu 1 sampai 2 hari ini untuk menjawab kejanggalan yang dilaporkan orang tua murid.
“Kita minta keterangan secara resmi sesuai kewenangn yang kami miliki dan kami minta dokumen-dokumen terkait. Kemudian akan diperjelas pelanggaran diskriminatif yang terjadi,” tegasnya.
Jika dalam waktu kurang dari satu minggu pihak sekolah tidak memberikan keterangan, lanjut Nurcholis, maka Komnas HAM yang akan langsung mendatangi sekolah tersebut.
Sedangkan terkait korupsi, katanya, Komnas HAM akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung. (Dhita/Mimie/Pendidikan)
“Dalam kasus yang terjadi di SMAN 68 orang tua murid menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran sekolah seperti dugaan penggelapan uang dan penggunaan dana yang tidak jelas. Penggunaan dana yang berasal dari orang tua murid itu digunakan oleh Kepsek SMAN 68 untuk studi banding ke Inggris,” jelas Anggota ICW Ferdi Hendri di kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini (13/5).
Selain itu, lanjut Ferdi, orang tua murid SDN Percontohan IKIP Jakarta juga menemukan laporan keuangan yang ganda pada tahun ajaran 2005/2006 yang dilakukan Kepsek dan Ketua Komite. “Beberapa sumber dana dari orang tua seperti uang mutasi tidak dicantumkan dalam anggaran belanja sekolah,” ujarnya,
Atas tindakan tersebut, menurut Ferdi, para orang tua merasa timbul tindakan diskriminatif dari pihak sekolah terhadap para murid yang orang tuanya kritis menanggapi kejanggalan ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemantauan dan Pendidikan Komnas HAM Nurcholis menyatakan pihaknya akan meminta kepada kedua sekolah tersebut dalam waktu 1 sampai 2 hari ini untuk menjawab kejanggalan yang dilaporkan orang tua murid.
“Kita minta keterangan secara resmi sesuai kewenangn yang kami miliki dan kami minta dokumen-dokumen terkait. Kemudian akan diperjelas pelanggaran diskriminatif yang terjadi,” tegasnya.
Jika dalam waktu kurang dari satu minggu pihak sekolah tidak memberikan keterangan, lanjut Nurcholis, maka Komnas HAM yang akan langsung mendatangi sekolah tersebut.
Sedangkan terkait korupsi, katanya, Komnas HAM akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung. (Dhita/Mimie/Pendidikan)
1 komentar:
pendidikan masih mejadi permasalahan yang harus segera diselesaikan secepatnya oleh bangsa ini. byk masalah yng muncul: mulai dari korupsi, kualitas pendidikan yg rendah, sarana-prasarana yang tak layak pakai sampai dengan masalah pada kesejahteraan guru.....saya pikir di negeri yang mulai maju ini, sungguh ironis apabila masalah ini akan tetap jadi budaya di bangsa ini
Posting Komentar