(Yangoon) - Seorang pejabat senior PBB mengatakan pemaksaan korban topan Myanmar untuk kembali ke rumah mereka dari kamp pengungsi sama sekali tidak bisa diterima.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Terje Skavdal, menyusul laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pemeritah militer Myanmar mulai mengusir keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka dari sejumlah kamp darurat yang dijalankan oleh pemerintah.
Sekitar 2,4 juta orang masih tidak memiliki tempat tinggal dan tetap kelaparan menyusul topan Nargis yang menerjang negara itu tanggal 2 Mei.
Skavdal menyatakan dia tidak bisa mengukuhkan penutupan berbagai kamp itu tetapi menegaskan bahwa badan yang dipimpinnnya tidak menyetujui pemulangan korban ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh berbagai layanan.
"Warga perlu bantuan di pemukiman dan perlu ada kondisi memuaskan sebelum mereka bisa pulang ke daerah asal. Pemaksaan pergerakan orang sama sekali tidak dapat diterima,” kata Skavdal.
Kantor berita AP melaporkan bahwa seorang pejabat Unicef, Teh Tai Ring mengakui kamp-kamp yang didirikan oleh pemerintah di kota Bogale dan Labutta, Delta Irrawaddy sudah dikosongkan.
Terje Skavdal juga mengeluhkan adanya 'hambatan birokratis' bagi pekerja bantuan dan menyerukan kepada junta militer untuk mengizinkan masuk 30 staf Palang Merah Internasional yang masih menunggu visa.
Pekan lalu, Jendral Than Shwe meyakinkan Sekjen PBB Ban Ki-moon bahwa semua pekerja bantuan asing akan diperbolehkan masuk.
Masyarakat internasional menjanjikan bantuan sebesar US$150 juta kepada Myanmar pekan lalu.
Namun media pemerintah Myanmar menyerang para donatur dengan mengatakan junta militer memerlukan US$11 milyar untuk membangun kembali negara itu.
Harian berbahasa Myanmar, Myanma Ahlin mengatakan korban selamat bisa bertahan tanpa sokongan dana dari masyarakat internasional.
Sedikitnya 78.000 orang tewas akibat topan Nargis dan 56.000 lainnya masih hilang. (BBC/Lala/Internasional)
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Terje Skavdal, menyusul laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pemeritah militer Myanmar mulai mengusir keluarga-keluarga yang kehilangan rumah mereka dari sejumlah kamp darurat yang dijalankan oleh pemerintah.
Sekitar 2,4 juta orang masih tidak memiliki tempat tinggal dan tetap kelaparan menyusul topan Nargis yang menerjang negara itu tanggal 2 Mei.
Skavdal menyatakan dia tidak bisa mengukuhkan penutupan berbagai kamp itu tetapi menegaskan bahwa badan yang dipimpinnnya tidak menyetujui pemulangan korban ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh berbagai layanan.
"Warga perlu bantuan di pemukiman dan perlu ada kondisi memuaskan sebelum mereka bisa pulang ke daerah asal. Pemaksaan pergerakan orang sama sekali tidak dapat diterima,” kata Skavdal.
Kantor berita AP melaporkan bahwa seorang pejabat Unicef, Teh Tai Ring mengakui kamp-kamp yang didirikan oleh pemerintah di kota Bogale dan Labutta, Delta Irrawaddy sudah dikosongkan.
Terje Skavdal juga mengeluhkan adanya 'hambatan birokratis' bagi pekerja bantuan dan menyerukan kepada junta militer untuk mengizinkan masuk 30 staf Palang Merah Internasional yang masih menunggu visa.
Pekan lalu, Jendral Than Shwe meyakinkan Sekjen PBB Ban Ki-moon bahwa semua pekerja bantuan asing akan diperbolehkan masuk.
Masyarakat internasional menjanjikan bantuan sebesar US$150 juta kepada Myanmar pekan lalu.
Namun media pemerintah Myanmar menyerang para donatur dengan mengatakan junta militer memerlukan US$11 milyar untuk membangun kembali negara itu.
Harian berbahasa Myanmar, Myanma Ahlin mengatakan korban selamat bisa bertahan tanpa sokongan dana dari masyarakat internasional.
Sedikitnya 78.000 orang tewas akibat topan Nargis dan 56.000 lainnya masih hilang. (BBC/Lala/Internasional)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar