(Jakarta) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta hari ini, (13/5) melantik pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam pelantikan tersebut Rustam Syarif diangkat sebagai Ketua dan Agus Rahardjo sebagai Sekretaris Utama. Turut dilantik empat Deputi, yakni Agus Prabowo sebagai Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Irawan Adinegoro sebagai Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi. Selanjutnya, Eko Wismulyadi sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Ruslan sebagai Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
Sebagai lembaga, LKPP diharapkan dapat segera beroperasi dan mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercipta pengadaan yang lebih efisien."Dalam waktu dekat, LKPP harus segera menyusun Rancangan Undang-undang tentang pengadaan barang/jasa publik. Bersamaan dengan itu, agar segera menyampaikan kepada Presiden, Peraturan Presiden tentang Electronic Procurement, Revisi Keppres no 8/2003," ujar Paskah. Selain itu, LKPP juga diharapkan segera menyusun peraturan lain yang sifatnya implementatif seperti standar dokumen pengadaan, standar dokumen kontrak, manual dan sebagainya.
Deputi Hukum dan Sanggah, kata Paskah, terutama akan berperan melakukan konsultasi dan pendampingan kepada para pengelola pengadaan, baik yang sedang mempersiapkan proses pengadaan maupun yang sedang menghadapi persoalan hukum dalam proses pengadaan. "Di samping itu, Deputi ini juga akan menjadi tempat bertanya, berkonsultasi, menyelesaikan sanggah untuk nilai tertentu, serta melakukan mediasi di luar pengadilan," jelasnya.
Dengan adanya LKPP, dapat berperan besar dalam pencegahan pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, proses pengadaan barang lebih efisien.
Paskah mengingatkan, BPKP dan KPK menenggarai terjadi kebocoran anggaran sebesar 40 persen akibat proses pengadaan yang tidak efisien. LKPP, lanjut Paskah, juga diharapkan dapat menempatkan Indonesia secara bijak dalam perdagangan internasional.
Menurutnya, saat ini proses pengadaan mendapatkan sorotan dari negara maju yang ingin memperoleh akses pasar bagi produknya. "Kapan dan kepada siapa kita harus membuka dan menutup diri harus tercermin dalam konsep pemikiran LKPP," tegasnya.
Menko Perekonomian Boediono yang ikut menyaksikan pelantikan berpesan agar para pejabat yang dilantik menjaga integritasnya. "Integritas lembaga tergantung pada integritas masing-masing pejabat," katanya.
Boediono yang juga penggagas dari terbentuknya lembaga ini menambahkan, hasil dari LKPP akan tercermin pada penghematan anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.. "LKPP saya harapkan menjadi panutan lembaga non departemen," tandasnya. (Renny/ Subhan Pemerintahan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar