(Jakarta) – Pernyataan Wapres yang menyatakan jika BBM tidak dinaikkan maka 80 persen subsidi akan dinikmati orang mampu, merupakan alasan yang dibuat-buat pemerintah.
“Kalau alasan itu yang digunakan, kenapa tidak dari dulu pemerintah menaikkan harga atau bahkan menghilangkan subsidi BBM. Karena itukan hasil perhitungan Bappenas sejak tahun 2002 dan sejak lama pemerintah sudah tahu hasilnya,” ujar peneliti ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES) Lutfi Alkatiri kepada Indonesiaontime di Jakarta, Kamis (15/5).
Menurut Lutfi, kenaikan harga BBM ini karena pemerintah terdesak. “Alasan sebenarnya adalah APBN jebol. Kemudian untuk menenangkan demonstrasi atau apa, alasan itu yang digunakan.”
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Alvin Lie menyatakan jika benar subsidi itu dinikmati 80 persen orang kaya, lebih baik subsidi BBM dihilangkan. “Kalau pemerintah tetap melanjutkan subsidi berarti tetap jadi sekutu orang kaya. Jika benar subsidi untuk orang kaya, kenapa pemerintah harus repot-repot memikirkan BLT dan sebagainya,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional ini. (Nurseffi/Pol-Pemerintahan)
“Kalau alasan itu yang digunakan, kenapa tidak dari dulu pemerintah menaikkan harga atau bahkan menghilangkan subsidi BBM. Karena itukan hasil perhitungan Bappenas sejak tahun 2002 dan sejak lama pemerintah sudah tahu hasilnya,” ujar peneliti ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES) Lutfi Alkatiri kepada Indonesiaontime di Jakarta, Kamis (15/5).
Menurut Lutfi, kenaikan harga BBM ini karena pemerintah terdesak. “Alasan sebenarnya adalah APBN jebol. Kemudian untuk menenangkan demonstrasi atau apa, alasan itu yang digunakan.”
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Alvin Lie menyatakan jika benar subsidi itu dinikmati 80 persen orang kaya, lebih baik subsidi BBM dihilangkan. “Kalau pemerintah tetap melanjutkan subsidi berarti tetap jadi sekutu orang kaya. Jika benar subsidi untuk orang kaya, kenapa pemerintah harus repot-repot memikirkan BLT dan sebagainya,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional ini. (Nurseffi/Pol-Pemerintahan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar