2009, Deerah Yang Nilai UN-nya Rendah Jadi Prioritas Depdiknas

(Jakarta) – Komisi Pendidikan DPR dan Menteri Pendidikan Nasional setuju untuk mengalokasikan dana bantuan pendidikan pada tahun 2009 untuk daerah-daerah yang program wajib belajar sembilan tahun-nya belum tuntas dan yang nilai ujian nasionalnya rendah.

Demikian dikatakan Mendiknas Bambang Sudibyo setelah melakukan rapat kerja denagn Komisi X DPR, Senin (16/6) di Gedung DPR Jakarta.

“DPR walupun tidak tertulis dalam kesimpulannya setuju bnatuan 2009 diberikan kepada daerah yang program wajib belajarnya belum tuntas dengan nilai UN- yang rendah. Saya setuju berat dengan itu, “ kata Mendiknas.

Menurut Bambang priritas bantuan bantuan pendidikan tahun 2009 itu merupakan bagian dari upaya depdiknas mendorong agar semua siswa di daerah mampu mencapai syarat minimal rata-rata ujian nasional, yang tahun depan kemungkinian akan ditinaikan lagi. Tahun ini syarat minal rata-rata UN adalaa 5,25.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Depdiknas Doddy Nandika mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009, Depdiknas mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp3 Triliun. Sehingga pagu indikatif Depdiknas akan mencapai Rp51.533.127.501.

Dana tersebut akan dipakai untuk melaksanakan 14 program pendidikan dengan focus pada pemantapan penuntasan program wajib belajar 9 tahun di daerah dengan kinerja pendidkan tertinggal, peneingkatan dan relevansi pendidikan menengah dan informal, dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. (Mimie/Adi/Pendidikan)