(Jakarta) – Pemecatan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk bukanlah karena dasar suka atau tidak suka pemerintah, tapi semata-mata hanya berdasar hukum yang berlaku di Indonesia.
“Itu urusan pemerintah, yang penting semua yang dilakukan negara ini berdasarkan hukum, bukan semena-mena dan tidak dilihat berdasarkan like-dislike,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah saat hadir di acara Seminar Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (TATA-KTI) di Wisma Metropolitan, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6).
Din mengatakan, pemecatan Rizal tersebut diharapkan bisa dilihat sebagai dinamika demokrasi. “Saya normatif saja, pemerintah juga harus proporsional, bukan menentang atau menghalangi proses demokrasi,” imbuh Din.
Namun, Din juga tidak menyetujui jika ada tindakan anarkis, seperti demo mahasiswa yang terjadi 24 Juni 2008 lalu. “Tentu tidak kita setujui, itu hanya merusak kehidupan bersama dan citra demokrasi, tapi sikap negara yang juga menyalahi demokrasi itu tidak baik atau tidak boleh,” pungkasnya. (Mimie/Dhita)
“Itu urusan pemerintah, yang penting semua yang dilakukan negara ini berdasarkan hukum, bukan semena-mena dan tidak dilihat berdasarkan like-dislike,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah saat hadir di acara Seminar Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (TATA-KTI) di Wisma Metropolitan, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6).
Din mengatakan, pemecatan Rizal tersebut diharapkan bisa dilihat sebagai dinamika demokrasi. “Saya normatif saja, pemerintah juga harus proporsional, bukan menentang atau menghalangi proses demokrasi,” imbuh Din.
Namun, Din juga tidak menyetujui jika ada tindakan anarkis, seperti demo mahasiswa yang terjadi 24 Juni 2008 lalu. “Tentu tidak kita setujui, itu hanya merusak kehidupan bersama dan citra demokrasi, tapi sikap negara yang juga menyalahi demokrasi itu tidak baik atau tidak boleh,” pungkasnya. (Mimie/Dhita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar