(Singapura) – Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak Myanmar agar segera membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang ditahan. Hal ini disampaikan menteri luar negeri dari 10 negara anggota ASEAN pada pertemuan jamuan makan malam tak resmi, Minggu waktu setempat.
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dalam pernyataannya mengatakan para peserta konferensi menyampaikan kekecewaannya pada Myanmar atas keputusan pada bulan Mei untuk memperpanjang penahanan rumah Aung San Suu Kyi.
Yeo juga mengungkapkan pemerintah Myanmar harus melangsungkan pembicaraan dengan seluruh kelompok politik dan melangkah maju kearah demokratisasi.
Selain itu, Yeo mengutip pernyataan Menteri Luar negeri Myanmar yang mengatakan batas waktu enam tahun penahanan pemimpin oposisi akan berwujud dalam enam bulan.
Menteri luar negeri ASEAN, Senin (21/7), menyelenggarakan dialog yang bermaksud merealisasikan piagam ASEAN pada tahun 2008. Piagam tersebut menegakkan prinsip dan peraturan untuk mencapai pengintegrasian wilayah.
Menurut wartawan, pendirian kuat yang ditekankan ke Myanmar nampaknya merefleksikan kekhawatiran warga Filipina dan negara anggota lain yang harus segera mengesahkan piagam, berkenaan dengan ketidakpuasan mereka dengan penundaan proses demokratisasi di negara itu. (NHK/Lala/Internasional)
Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dalam pernyataannya mengatakan para peserta konferensi menyampaikan kekecewaannya pada Myanmar atas keputusan pada bulan Mei untuk memperpanjang penahanan rumah Aung San Suu Kyi.
Yeo juga mengungkapkan pemerintah Myanmar harus melangsungkan pembicaraan dengan seluruh kelompok politik dan melangkah maju kearah demokratisasi.
Selain itu, Yeo mengutip pernyataan Menteri Luar negeri Myanmar yang mengatakan batas waktu enam tahun penahanan pemimpin oposisi akan berwujud dalam enam bulan.
Menteri luar negeri ASEAN, Senin (21/7), menyelenggarakan dialog yang bermaksud merealisasikan piagam ASEAN pada tahun 2008. Piagam tersebut menegakkan prinsip dan peraturan untuk mencapai pengintegrasian wilayah.
Menurut wartawan, pendirian kuat yang ditekankan ke Myanmar nampaknya merefleksikan kekhawatiran warga Filipina dan negara anggota lain yang harus segera mengesahkan piagam, berkenaan dengan ketidakpuasan mereka dengan penundaan proses demokratisasi di negara itu. (NHK/Lala/Internasional)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar