(Jakarta) - Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak sebagai bahan utama dan mempercepat pengembangan sektor pembangkit tenaga listrik, maka pemerintah memperkenalkan fast track program yaitu mendorong PLN mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan baku batubara di 40 lokasi di Indonesia.
Dengan latar belakang tersebut, Bank Mega kembali menyediakan pembiayaan bagi PT PLN sebesar Rp 4,61 triliun untuk proyek PLTU.
Hal tersebut disampaikan oleh Vice Presiden Bank Mega Dony Oskaria, di Jakarta, Selasa (29/7).
Dalam penandatanganan persetujuan PLTU Bank mega dengan PT PLN dihadiri pula oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Dirut PLN Fahmi Mochtar, Direktur Kredit Daniel Budirahaju, dan Direktur Treasury dan International Banking JB Kendarto.
Pembiayaan Bank Mega dalam proyek PLTU tersebut tergabung di dalam paket 3, 4 dan 6 dengan alokasi dana, paket 3 diwilayah Pelabuhan Ratu alokasinya sebesar Rp 1.874,3 triliun.
Untuk paket 4, di wilayah Lampung Rp 459,8 miliar dan Sumatera Utara Rp 780,8 miliar. Sedangkan paket 5 NTB Rp 273,8 miliar, Gorontalo Rp 264,8 miliar, Sulawesi Utara Rp 304,5 miliar, Kepulauan Riau Rp 71,2 miliar, NTT Rp 73,2 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 97,1 miliar dan Kalimantan Tengah Rp 413,9 miliar.
Alokasi dana program ini mencapai total keseluruhan sebesar Rp 4,613,4 triliun. (Renny)
Dengan latar belakang tersebut, Bank Mega kembali menyediakan pembiayaan bagi PT PLN sebesar Rp 4,61 triliun untuk proyek PLTU.
Hal tersebut disampaikan oleh Vice Presiden Bank Mega Dony Oskaria, di Jakarta, Selasa (29/7).
Dalam penandatanganan persetujuan PLTU Bank mega dengan PT PLN dihadiri pula oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Dirut PLN Fahmi Mochtar, Direktur Kredit Daniel Budirahaju, dan Direktur Treasury dan International Banking JB Kendarto.
Pembiayaan Bank Mega dalam proyek PLTU tersebut tergabung di dalam paket 3, 4 dan 6 dengan alokasi dana, paket 3 diwilayah Pelabuhan Ratu alokasinya sebesar Rp 1.874,3 triliun.
Untuk paket 4, di wilayah Lampung Rp 459,8 miliar dan Sumatera Utara Rp 780,8 miliar. Sedangkan paket 5 NTB Rp 273,8 miliar, Gorontalo Rp 264,8 miliar, Sulawesi Utara Rp 304,5 miliar, Kepulauan Riau Rp 71,2 miliar, NTT Rp 73,2 miliar, Sulawesi Tenggara Rp 97,1 miliar dan Kalimantan Tengah Rp 413,9 miliar.
Alokasi dana program ini mencapai total keseluruhan sebesar Rp 4,613,4 triliun. (Renny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar