(Jakarta) – Elit politik harus menjadikan kasus-kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan evaluasi yang penting dalam menjalankan rekrutmen calon legislatif untuk pemilu 2009. Tanpa perubahan rekrutmen politik yang baik, maka lembaga wakil rakyat tersebut akan semakin tidak efektif, terpuruk dan menjadi skandal serangan publik.
Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menyampaikan kepada wartawan di Jakarta, hari ini (31/7).
“Karena hampir kasus suap yang terjadi dalam parlemen hal itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan resmi komisi yang mereka buat,” tegasnya.
Teten khawatir, jika memang fungsi parlemen itu ada pengaruhnya dengan uang, maka hal ini bukan tindakan orang per orang. “Tetapi ini adalah tindakan kolektif dari kebijakan-kebijakan resmi tersebut,” ujar Teten.
Terkait dua menteri yang terindikasi korupsi, Teten berharap pemerintah memberikan dukungan kepada KPK untuk menonaktifkan 2 anggota kabinetnya. Karena, menurutnya, hal ini merupakan tindakan untuk memperbaiki citra pemerintah.
“Dari awal pemerintah kan, ingin menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama,” pungkasnya. (Taupik)
Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menyampaikan kepada wartawan di Jakarta, hari ini (31/7).
“Karena hampir kasus suap yang terjadi dalam parlemen hal itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan resmi komisi yang mereka buat,” tegasnya.
Teten khawatir, jika memang fungsi parlemen itu ada pengaruhnya dengan uang, maka hal ini bukan tindakan orang per orang. “Tetapi ini adalah tindakan kolektif dari kebijakan-kebijakan resmi tersebut,” ujar Teten.
Terkait dua menteri yang terindikasi korupsi, Teten berharap pemerintah memberikan dukungan kepada KPK untuk menonaktifkan 2 anggota kabinetnya. Karena, menurutnya, hal ini merupakan tindakan untuk memperbaiki citra pemerintah.
“Dari awal pemerintah kan, ingin menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama,” pungkasnya. (Taupik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar