Aulia Juga Bertanggung Jawab Dalam Kasus Aliran DAna BI

(Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tebang pilih dalam menyelesaikan kasus aliran dana BI. Mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan yang hadir dalam rapat dewan Gubenur BI terkait aliran dana tersebut juga harus dimintai pertanggungjawabannya.

Demikian disampaikan Presiden Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) Prof Dr Ryaas Rasyid saat menghadiri acara Tabligh Akbar dan Dzikir dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 PDK di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (3/8).

“Itu semua harus diproses dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Itu merupakan cobaan untuk SBY dan cobaan untuk KPK. Aulia pohan selama ini tidak bisa dicampuri oleh keputusan atau proses hukum. Proses hukum itu harus berlaku bagi setiap orang. KPK tidak ada diskriminasi hukum dan tidak ada tebang pilih,” jelas Ryaas.

Saat ditanya apa tidak disentuh Aulia oleh KPK karena ada intervensi dari SBY, Ryaas enggan berkomentar. “Itu belum konklusi. Dia tersentuh atau tidak tersentuh karena proses KPK masih jalan terus. Kita lihat saja nanti. Apa yang dilakukan KPK? “ ujarnya. (Taupik/Nurseffi)