(Jakarta) – Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengusulkan kembali penggunaan skema pinjaman (loan) untuk membiayai investasi di sektor pertanian. Tapi masalahnya, hal ini membutuhkan dukungan politik baik dari pemerintah maupun parlemen.
Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti, pembiayaan investasi pertanian yang masih mengandalkan APBN tidak akan cukup untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara berkelanjutan.
“Investasi pertanian besaran beyond APBN. Kita lakukan lagi seperti tahun 1970-an dengan loan dan itu harus multiyear,” kata Bayu usai menghadiri Seminar Nasional ‘Rekontruksi Kebutuhan Perdagangan Pangan’, di Saripan Pasific, Jakarta, Selasa (5/8).
Bayu menjelaskan, Pemerintah telah mengalokasi subsidi sekitar Rp 20 triliun pada tahun 2009 untuk produksi pertanian. Ditambah Rp 9 triliun lewat Departemen PU untuk perbaikan irigasi pertanian. “Sementara kebutuhan reinvestasi untuk mengoptimalisasikan lahan pertanian di Pantura seperti fungsi tahun 1990-an itu dibutuhkan Rp 100 triliun. Sedangkan untuk investasi pertanian di luar Jawa juga dibutuhkan angka yang sama,’ paparnya.
Pembiayaan investasi pertanian, imbuh Bayu, tidak bisa dialokasikan hanya untuk satu tahun anggaran. “Harus multiyear minimal untuk lima tahun anggaran. Contohnya pembangunan irigasi tahun 1970-an itu baru bisa dimanfaatkan sekarang. Ini juga harus ada keputusan politik untuk mendanai investasi pertanian secara multiyear,” pungkas Bayu. (Adi)
Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti, pembiayaan investasi pertanian yang masih mengandalkan APBN tidak akan cukup untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara berkelanjutan.
“Investasi pertanian besaran beyond APBN. Kita lakukan lagi seperti tahun 1970-an dengan loan dan itu harus multiyear,” kata Bayu usai menghadiri Seminar Nasional ‘Rekontruksi Kebutuhan Perdagangan Pangan’, di Saripan Pasific, Jakarta, Selasa (5/8).
Bayu menjelaskan, Pemerintah telah mengalokasi subsidi sekitar Rp 20 triliun pada tahun 2009 untuk produksi pertanian. Ditambah Rp 9 triliun lewat Departemen PU untuk perbaikan irigasi pertanian. “Sementara kebutuhan reinvestasi untuk mengoptimalisasikan lahan pertanian di Pantura seperti fungsi tahun 1990-an itu dibutuhkan Rp 100 triliun. Sedangkan untuk investasi pertanian di luar Jawa juga dibutuhkan angka yang sama,’ paparnya.
Pembiayaan investasi pertanian, imbuh Bayu, tidak bisa dialokasikan hanya untuk satu tahun anggaran. “Harus multiyear minimal untuk lima tahun anggaran. Contohnya pembangunan irigasi tahun 1970-an itu baru bisa dimanfaatkan sekarang. Ini juga harus ada keputusan politik untuk mendanai investasi pertanian secara multiyear,” pungkas Bayu. (Adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar