(Jakarta) – Kuasa Hukum Rusli Simanjuntak, Otto Cornelius Simanjuntak mengatakan, Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Anwar Nasution pernah mengirimkan surat elektronik kepada para mantan pejabat Bank Indonesia.
Email yang disampaikan kepada para Dewan Supervisi BI, yaitu mantan Deputi Gubernur BI Bidang Manajemen Intern Bun-Bunan Hutapea, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Maman Soemantri, mantan Deputi Gubernur BI Aslim Tajuddin, mantan Deputi BI Raden Maulana Ibrahim, Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono tersebut di antaranya berisi mengenai lobi dengan IMF (International Monetary Fund).
Berikut isi email yang dibacakan Kaligis saat sidang aliran dana BI di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (25/8):
Dalam rapat Tim Exit IMF, Menkeu minta khusus kepada saya untuk memuat dewan supervisi dalam amandemen UU BI. Saya jelaskan kepada beliau apakah dewan itu akan membuat organisasi BI menjadi terlalu berat.
Menurut Menkeu,pembentukan dewan itu ada dalam LoI (Letter of Intent) dan diperlukan untuk memudahkan pemerintah mengawasi keuangan BI. Karena pembicaraan dengan Menkeu hanya berupa bisikan dalam rapatan, saya janji untuk menyampaikan masalahnya pada dewan gubernur.
Menurut hemat saya, perlu kita men-check apakah pembentukan dewan supervise itu memang dimuat dalam salah satu LoI. Jika dimuat, apakah pembentukannya binding (performance written). Jika hanya berupa indicative target saja, tidak ada kewajiban untuk memuatnya.
Dalam amandemen UU BI, apapun yang terjadi, binding atau bukan, perlu kita lobby IMF dan setelah meyakinkannya kita minta agar mereka (IMF) perlu mendirikan dewan supervisi
Jika kita kalah, pertahanan terakhir adlah DPR yang akan melakukan amandemen BI itu.
Demikian agar dapat maklum adanya.
Wassalam
Anwar Nasution
Anwar sendiri di persidangan tidak menanggapi email yang dibacakan Kaligis tersebut, namun saat dikonfirmasi wartawan saat dirnya meninggalkan ruang sidang, Anwar hanya menjawab singkat. “Benar,” ujarnya sambil memasuki lift. (Dhita)
Email yang disampaikan kepada para Dewan Supervisi BI, yaitu mantan Deputi Gubernur BI Bidang Manajemen Intern Bun-Bunan Hutapea, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Maman Soemantri, mantan Deputi Gubernur BI Aslim Tajuddin, mantan Deputi BI Raden Maulana Ibrahim, Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono tersebut di antaranya berisi mengenai lobi dengan IMF (International Monetary Fund).
Berikut isi email yang dibacakan Kaligis saat sidang aliran dana BI di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (25/8):
Dalam rapat Tim Exit IMF, Menkeu minta khusus kepada saya untuk memuat dewan supervisi dalam amandemen UU BI. Saya jelaskan kepada beliau apakah dewan itu akan membuat organisasi BI menjadi terlalu berat.
Menurut Menkeu,pembentukan dewan itu ada dalam LoI (Letter of Intent) dan diperlukan untuk memudahkan pemerintah mengawasi keuangan BI. Karena pembicaraan dengan Menkeu hanya berupa bisikan dalam rapatan, saya janji untuk menyampaikan masalahnya pada dewan gubernur.
Menurut hemat saya, perlu kita men-check apakah pembentukan dewan supervise itu memang dimuat dalam salah satu LoI. Jika dimuat, apakah pembentukannya binding (performance written). Jika hanya berupa indicative target saja, tidak ada kewajiban untuk memuatnya.
Dalam amandemen UU BI, apapun yang terjadi, binding atau bukan, perlu kita lobby IMF dan setelah meyakinkannya kita minta agar mereka (IMF) perlu mendirikan dewan supervisi
Jika kita kalah, pertahanan terakhir adlah DPR yang akan melakukan amandemen BI itu.
Demikian agar dapat maklum adanya.
Wassalam
Anwar Nasution
Anwar sendiri di persidangan tidak menanggapi email yang dibacakan Kaligis tersebut, namun saat dikonfirmasi wartawan saat dirnya meninggalkan ruang sidang, Anwar hanya menjawab singkat. “Benar,” ujarnya sambil memasuki lift. (Dhita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar