(Kigali) - Rwanda menuduh Perancis memainkan peran penting dalam genosida tahun 1994 yang merenggut nyawa sekitar 800.000 orang.
Laporan yang dikeluarkan oleh kementerian kehakiman Rwanda menyebutkan Perancis mengetahui persiapan genosida dan membantu melatih milisi etnik Hutu sebagai pelaku genosida. Laporan itu juga menuduh pasukan Perancis terlibat langsung dalam pembunuhan.
Laporan tersebut menyebut 33 personil militer senior dan politisi Perancis yang dikatakan harus dituntut. Sebelumnya, Perancis membantah terlibat.
Di antara orang yang namanya masuk dalam laporan itu adalah mendiang mantan presiden, Francois Mitterrand dan dua mantan perdana menteri, Dominique de Villepin dan Edouard Balladur. Mantan menteri luar negeri, Alain Juppe juga masuk daftar.
Kementerian luar negeri Perancis mengatakan kepada BBC pihaknya hanya akan memberikan tanggapan atas tuduhan baru itu setelah membaca laporan yang diterbitkan Selasa sore itu.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner membantah Perancis terlibat dalam kaitannya dengan genosida, namun menyatakan terjadi kesalahan politik.
Sekitar 800.000 etnik minoritas Tutsi dan etnik Hutu moderat dibantai oleh milisi Hutu hanya dalam waktu 100 hari pada tahun 1994.
Laporan kementerian kehakiman Rwanda menyebutkan Perancis mendukung pemerintah Rwanda yang dijalankan oleh etnik Hutu dengan dukungan politik, militer, diplomatik dan logistik.
Dalam laporan itu Perancis dituduh melatih milisi Hutu yang bertanggungjawab atas pembantaian, membantu merencanakan genosida, dan berpartisipasi dalam pembunuhan.
Laporan itu lebih jauh menuduh pasukan Perancis tidak berbuat apa-apa terhadap keberadaan pos-pos pemeriksaan yang digunakan oleh pasukan Hutu dalam genosida.
"Mereka jelas meminta agar Interahamwe tetap mengoperasikan pos-pos pemeriksaan dan membunuh etnik Tutsi yang berusaha melarikan diri," demikian salah satu isi laporan. (BBC/Lala/Internasional)
Laporan yang dikeluarkan oleh kementerian kehakiman Rwanda menyebutkan Perancis mengetahui persiapan genosida dan membantu melatih milisi etnik Hutu sebagai pelaku genosida. Laporan itu juga menuduh pasukan Perancis terlibat langsung dalam pembunuhan.
Laporan tersebut menyebut 33 personil militer senior dan politisi Perancis yang dikatakan harus dituntut. Sebelumnya, Perancis membantah terlibat.
Di antara orang yang namanya masuk dalam laporan itu adalah mendiang mantan presiden, Francois Mitterrand dan dua mantan perdana menteri, Dominique de Villepin dan Edouard Balladur. Mantan menteri luar negeri, Alain Juppe juga masuk daftar.
Kementerian luar negeri Perancis mengatakan kepada BBC pihaknya hanya akan memberikan tanggapan atas tuduhan baru itu setelah membaca laporan yang diterbitkan Selasa sore itu.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner membantah Perancis terlibat dalam kaitannya dengan genosida, namun menyatakan terjadi kesalahan politik.
Sekitar 800.000 etnik minoritas Tutsi dan etnik Hutu moderat dibantai oleh milisi Hutu hanya dalam waktu 100 hari pada tahun 1994.
Laporan kementerian kehakiman Rwanda menyebutkan Perancis mendukung pemerintah Rwanda yang dijalankan oleh etnik Hutu dengan dukungan politik, militer, diplomatik dan logistik.
Dalam laporan itu Perancis dituduh melatih milisi Hutu yang bertanggungjawab atas pembantaian, membantu merencanakan genosida, dan berpartisipasi dalam pembunuhan.
Laporan itu lebih jauh menuduh pasukan Perancis tidak berbuat apa-apa terhadap keberadaan pos-pos pemeriksaan yang digunakan oleh pasukan Hutu dalam genosida.
"Mereka jelas meminta agar Interahamwe tetap mengoperasikan pos-pos pemeriksaan dan membunuh etnik Tutsi yang berusaha melarikan diri," demikian salah satu isi laporan. (BBC/Lala/Internasional)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar