(Jakarta) - Kebijakan pemerintah yang menetapkan tarif bea masuk (BM) nol persen untuk impor kedelai dianggap bisa menyebabkan ketergantungan dalam negeri terhadap impor kedelai. Oleh karena kebijakan ini sebaiknya hanya dilakukan untuk jangka pendek.
Hal ini dikatakan Guru Besar pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin dalam paparnya di Seminar Nasional Rekonstruksi Kebijakan Perdagangan Pangan Strategis untuk Kesejahtaraan, di Jakarta, Selasa (5/8).
"Kebijakan pemerrintah meliberalisasi perdagangan kedelai dan memberlakukan tarif bea masuk kedelai nol persen akan berdaak negatif yang menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang semakin besar," ujar Bustanul
Menurut Bustanul, tarif BM nol persen hanya cocok untuk jangka pendek karena, pengrajin tahu tempe dan industri kecil lain dapat memperoleh harga riil kedelai yang relatif terjangkau sehingga bisa melindung pelaku ekonomi skala mikro dan kecil.
Namun, lanjutnya, ketika produksi domestik telah mampu mendekati tingkat konsumsinya, maka kebijakan proteksi sebaiknya diterapkan,"Termasuk mengenakan tarif impor tinggi dan kebijakan kuota., " ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan kedela impor, katnya, maka peningkatan produksi kedelai masih harus terus dilakukan. Ia menilai target swasembada kedelai pada 2011 yang dicanangkan pemerintah akan sulit tercapai jika areal dan produktifitas lahan kedelai tidak bertambah.
"Swasembada tentu sulit tercapi jika areal panen tidak sampai 600 ribu hektare, produksi tidak sampai 700 ribu hektare dan produktifitas hanya 1,3 ton per hektar atau setengah dari produktivitas kedelai di luar negeri, " ujaranya. (Adi)
Hal ini dikatakan Guru Besar pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin dalam paparnya di Seminar Nasional Rekonstruksi Kebijakan Perdagangan Pangan Strategis untuk Kesejahtaraan, di Jakarta, Selasa (5/8).
"Kebijakan pemerrintah meliberalisasi perdagangan kedelai dan memberlakukan tarif bea masuk kedelai nol persen akan berdaak negatif yang menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang semakin besar," ujar Bustanul
Menurut Bustanul, tarif BM nol persen hanya cocok untuk jangka pendek karena, pengrajin tahu tempe dan industri kecil lain dapat memperoleh harga riil kedelai yang relatif terjangkau sehingga bisa melindung pelaku ekonomi skala mikro dan kecil.
Namun, lanjutnya, ketika produksi domestik telah mampu mendekati tingkat konsumsinya, maka kebijakan proteksi sebaiknya diterapkan,"Termasuk mengenakan tarif impor tinggi dan kebijakan kuota., " ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan kedela impor, katnya, maka peningkatan produksi kedelai masih harus terus dilakukan. Ia menilai target swasembada kedelai pada 2011 yang dicanangkan pemerintah akan sulit tercapai jika areal dan produktifitas lahan kedelai tidak bertambah.
"Swasembada tentu sulit tercapi jika areal panen tidak sampai 600 ribu hektare, produksi tidak sampai 700 ribu hektare dan produktifitas hanya 1,3 ton per hektar atau setengah dari produktivitas kedelai di luar negeri, " ujaranya. (Adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar