Ancaman Akibat Tingginya Angka Pengangguran

ULASAN SELASA INI YA

BEBERAPA waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir angka pengangguran di Indonesia yang mencapai di atas 100 juta orang. Apabila angka tersebut sebagai data yang valid, menunjukkan hampir 50% penduduk Indonesia tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Tingginya angka pengangguran tentu saja memprihatinkan. Ini menunjukkan rendahnya daya serap industri terhadap angkatan kerja yang tersedia.

Akibat tingginya angka pengangguran berdampak langsung kepada daya beli masyarakat. Lebih dari itu, pengangguran mengakibatkan masyarakat dalam tekanan ekonomi pada saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Bahkan, tingginya angka pengangguran bisa menyebabkan krisis sosial, berupa kerusuhan dan meningkatnya angka kriminalitas. Dan, kita pada saat ini sudah merasakan, betapa rentan tindakan kriminalitas dalam berbagai bentuknya terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Di samping itu, tekanan ekonomi akan mempengaruhi aspek psikologis masyarakat, yang mudah terpicu menjadi tindakan anarkisme. Social cost akibat tingginya angka pengangguran akan sangat besar, apabila berubah menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Sungguh, kita tidak menginginkan krisis sosial menjadi konflik sosial.

Sebab itu, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lagi berleha-leha—bermain-main dalam upaya membuka lapangan kerja di seluruh sektor ekonomi---yang memang memungkinkan didorong pertumbuhannya. Dibutuhkan kesamaan visi dan misi seluruh aparat pemerintah, untuk memberikan solusi yang sekaligus implementatif untuk meningkatkan daya serap terhadap angkatan kerja yang tersedia. Secara makro, pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Capaian pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan Menkeu Sri Mulyani sebesar kisaran 6% per tahun, tampaknya terhitung tidak secara merata dari semua sektor perekonomian yang ada.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya angka pengangguran. Dalam hitungan statistik, setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 250.000-300.000 tenaga kerja. Sebab itu, Indonesia harus memiliki pertumbuhan setidaknya 7% setahun, sehingga besaran angkatan kerja yang diserap bisa mencapai 2 juta orang lebih. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan ekonomi harus difokuskan kepada industri padat karya yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja. Jangan sampai tingginya pertumbuhan ekonomi karena didorong oleh industri padat modal, yang memang lebih banyak mengandalkan teknologi ketimbang sumber daya manusia.

Pemerintah juga harus lebih berani mendorong perbankan untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor produktif, bukan sebaliknya kepada sektor konsumtif---yang pada akhirnya mendorong laju inflasi dan berpotensi menjadi kredit macet. Pemerintah pun harus mampu mengubah perilaku konsumen yang lebih ”menyintai produk asing ketimbang produk dalam negeri”, yang hanya akan menghabiskan devisa. Contoh sederhana, misalnya, untuk mendorong pertumbuhan industri batik, pemerintah bisa mendorong eksistensi batik sebagai identitas nasional ketimbang ”baju-baju impor” yang membanjiri pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia belakangan ini.

Selain itu, pembangunan perekonomian pedesaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. Peningkatan hasil pangan, misalnya, secara langsung akan lebih mendorong kemandirian pengadaan pangan di banyak wilayah. Pun, peningkatan dan perluasan Usaha Menengah-Kecil secara individu dan kelompok memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kita sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian perekonomian masyarakat. Potensi-potensi alam, misalnya, untuk pariwisata bisa menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian di daerah. Sebab, efek domino dari pertumbuhan di bidang industri pariwisata cukup besar. Seperti merangsang daya serap terhadap industri kerajinan, makanan, bisnis perjalanan, perhotelen, konveksi, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting, pemerintah secara konsisten memiliki program-program pembangunan infrstruktur di pedesaan sebagai proyek padat karya, sehingga bisa meminimalisir urbanisasi dan menekan kriminalitas di perkotaan. Tentu masih banyak lagi bidang-bidang yang bisa digarap dalam program pembangunan nasional pada saat ini.

Kualitas angkatan kerja memang kerap menjadi persoalan serius di Indonesia. Itulah sebabnya, mengapa pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengubah orientasi pengembangan pendidikan dari Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan perbandingan 30:70. Artinya, bagi siswa yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa memanfaatkan SMK untuk mendapatkan ketrampilan pada bidang yang diminati. Namun, langkah ini akan sia-sia apabila ketersediaan lapangan kerja terbatas. Pada kenyataannya, lulusan SMK yang diharapkan menjadi tenaga kerja terampil atau siap pakai, masih tergantung kepada kesempatan kerja yang di bidang industri maupun korporasi. Artinya, lulusan SMK bukanlah sumber daya manusia yang siap mandiri—membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri.

Belum lagi kalau kita berbicara angkatan kerja terdidik lainnya, seperti lulusan SMA dan program-program tertentu di Perguruan Tinggi. Menjadi lebih ironis lagi, ternyata pada saat ini banyak Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan pertanian dan perikanan menutup programnya akibat sepinya pendaftar. Padahal, selama ini Indonesia memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi demikian, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional yang belakangan ini digariskan. Apabila kita mengacu kepada komposisi demografi, sekitar 70% penduduk Indonesia justru tinggal di pedesaan---yang sampai saat ini menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupannya. Agaknya, pemerintah perlu lebih serius bagaimana meningkatkan penghasilan petani melalui pertanian. Diversifikasi lahan pertanian menjadi dengan tanaman pangan selain padi, tentu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Memang begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Tugas pemerintah juga semakin berat, karena harus berhadapan dengan kepentingan Partai Politik dalam menghadapi Pemilu 2009. Secara ideal, semua pihak memang seharusnya berpikir demi kepentingan rakyat banyak, bukan sekedar bagaimana ”menunggangi krisis ekonomi” untuk ”kepentingan kekuasaan”. Apa pun, kita harus meletakkan ”kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun”. Kita tentu tidak ingin, tingginya angka pengangguran memicu konflik sosial yang akan berujung pada sociol cost yang sangat besar. Bkr