Memaknai Ajakan Presiden dengan 'Indonesia Bisa'

EDITORIAL RABU 21/1 (bkr)

PELUNCURAN slogan "Indonesia Bisa!" bersamaan dengan logo 100 Tahun Kebangkitan Nasional bergambar angka 100 dan tiga bendera merah putih serta tulisan "Indonesia Bisa!" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa malam (20/5), tampak begitu meriah.

Tiga bendera melambangkan tiga visi dan misi. Visinya meningkatkan kesadaran berbangsa, menguatkan jati diri, dan bergerak menuju bangsa maju di dunia. Misinya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan semangat juang masyarakat. Memperkuat kepribadian bangsa, memperkokoh nilai-nilai budaya bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional. Mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam mweujudkan Indonesia yang damai, adil, dan demokratis. Huruf "Indonesia" berwarna merah melambangkan tekad dan keberanian. Huruf "Bisa" berwarna hitam melambangkan ketegasan.

Selanjutnya Presiden dalam pidatonya mengajak seluruh komponen Bangsa untuk bersatu dalam mengelola Indonesia, menjadi Negeri yang makmur, sejahtera, adil, dan menjadi Negara yang maju. Walaupun untuk mencapai hal tersebut, kompleksitas masalah masih banyak menghadang.

Persoalan Indonesia memang persoalan kita semua, bukan persoalan bangsa lain. Ajakan Presiden harus kita maknai dengan upaya yang keras, tidak sekedar coretan manis di atas kertas. Indonesia Bisa harus dimaknai dengan kerja keras seluruh anak Bangsa, tanpa terkecuali. Pada saat ini, Bangsa Indonesia memang membutuhkan kesatuan pandang dalam mensikapi problematika kenegaraan dan kebangsaan. Sebab, reformasi yang diharapkan memberikan perubahan positif justru telah menimbulkan antipati dari sebagian besar masyarakat—dikarenakan reformasi telah dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Euforia reformasi berupa kebebasan berpendapat dan berpolitik, bisa menjadi bumerang dan arus besar manakala tekanan perekonomian masyarakat semakin berat. Yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar ”hura-hura politik”, ”demo sana demo sini”, ”anarkisme”, ”caci maki para politisi”, dan lain-lain. Masyarakat mengingin perubahan dalam kehidupannya, bukan menjadi lebih sengsara.

Sebab itu, pencanangan Indonesia Bisa seharusnya tidak berhenti pada tataran sloganitas. Indonesia Bisa harus diimplementasikan menjadi karya nyata. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan cakupan wilayah yang besar, dan kekayaan alam yang besar pula, kita memang harus bisa memberikan kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan, dan kemuliaan bagi seluruh anak Bangsa. Namun, semua itu tentu tidak bisa diserahkan dan dibebankan kepada pemerintah semata-mata. Sebab, tugas membangun Bangsa adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Hanya saja, masyarakat tentu membutuhkan keteladanan, sikap arief dan bijaksana, mumpuni, cerdas, kreatif, jujur dan adil dari para Pemimpinnya. Bukan sekedar berani berbicara dan pandai bersilat lidah. Kita juga membutuhkan seorang Negarawan, yang mampu berdiri untuk kepentingan semua golongan, bukan demi kepentingan sekelompok golongan.

Pada saat ini kita membutuhkan begitu banyak pengorbanan untuk menanggulangi kompleksitas kehidupan Bangsa dan Negara. Kepekaan terhadap krisis nasional harus ditunjukkan oleh para elite pemimpin Negeri ini, bukan malah sebaliknya memanfaat krisis dengan caci-maki. Yakinlah, masyarakat sesungguhnya sudah ”muak” mendengarnya. Masyarakat membutuhkan karya nyata untuk mengangkat derajat kehidupannya—bukan sekedar diskursus di depan televisi, surat kabar, ruang diskusi, dan ruang-ruang rapat. Sudah saatnya kita menghentikan ”cara-cara kuno” mengambil ”hati rakyat” dengan janji-janji politik belaka—dengan menempatkan diri sebagai ”seorang yang paling bisa dan mengerti”—mengelola Republik Indonesia yang luar biasa. Kita tidak membutuhkan ”pepesan kosong”. Sekali lagi kita membutuhkan kerja keras dan karya nyata.