(Jakarta) - Pemerintah akan mengantisipasi terjadinya PHK terkait kenaikan BBM pada dunia usaha dan industri. Untuk itu, harus ada upaya efisiensi secara nasional.Hal tersebut disampaikan oleh Menakertrans Erman Suparno, usai penandatanganan MoU antara BNP2TKI dengan The Japan International Corporation Of Welfare Service (JICWELS) di Kantor Depnakertrans, Jakarta,Senin (19/5).
"Karena itu kita mengundang Kadin, Apindo dan usaha industri padat karya untuk memikirkannya," kata Erman.
Kenaikan BBM diakibatkan harga minyak dunia yang tinggi, maka itu kata Erman, pemerintah akan membicarakan hal tersebut dengan Apindo, Kadin, dan Serikat Pekerja untuk antisipasi terjadinya PHK
Selain itu, lanjutnya pemerintah akan lakukan efisiensi secara nasional seperti, lakukan pembicaraan dengan serikat pekerja agar pada perusahaan dilakukan efisiensi terkait cost non production.
"Semisal, menteri kurangi kunjungan keluar negeri, pembelian gedung, juga supaya presiden dan menteri-menterinya gajinya tidak naik," jelasnya.
Ditambahkan, pemerintah konsen terhadap persoalan ini dan diharapkan tidak terjadi PHK. Ketika ditanya dampak dari PHK yang menyebabkan gelombang demo, menteri menjawab singkat, “demo tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya. (Renny/Subhan Sektor Riil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar