(Jakarta) – Anggota Komisi IV Syamsu Hilal kembali mempertanyakan data statistic pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebijakan pertanian.
“Pentingnya review data statistik yang digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan pertanian yang efektif.” Demikian isi siara pers yang diterima wartawan pada awal pekan ini di Gedung DPR, Jakarta.
Dari total 108 juta angkatan kerja, menurut Syamsu, sekitar 42,6 juta orang (39,40 persen) merupakan tenaga kerja disektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan.
“Data statistik merupakan komponen yang sangat penting dan mendasar agar kebijakan yang diambil tepat,” tegasnya.
Perbedaan data statistik, lanjutnya, rentan dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Akhirnya, kredibilitas pemerintah terkait akurasi data yang akan dipertanyakan masyarakat.
Syamsu mencontohkan, angka ramalan I tahun 2008 versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 58,2 juta ton gabah kering giling. (GKG). Data ini berbeda dengan proyeksi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Deptan yang sebanyak 54,443 juta ton GKG. Walaupun berbeda metoda dan teknis pendataan, namun, hasil temuan terlihat signifikan perbedaannya, hingga 4,2 juta ton lebih atau sekitar 7,7 persen.
Melihat fenomena ini, politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengimbau kepada pemerintah untuk segera meyelesaikan permasalahan ini.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan data pertanian dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Deptan dapat menggunakan tenaga 44.600 penyuluh pertanian yang ada untuk kalkulasi data luasan lahan dan produktifitas lahan binaannya. Seyogyanya sensus data pertanian dilakukan setiap tahun dan periodic diaudit agar mendekati data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. (Mimie)
“Pentingnya review data statistik yang digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan pertanian yang efektif.” Demikian isi siara pers yang diterima wartawan pada awal pekan ini di Gedung DPR, Jakarta.
Dari total 108 juta angkatan kerja, menurut Syamsu, sekitar 42,6 juta orang (39,40 persen) merupakan tenaga kerja disektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan.
“Data statistik merupakan komponen yang sangat penting dan mendasar agar kebijakan yang diambil tepat,” tegasnya.
Perbedaan data statistik, lanjutnya, rentan dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Akhirnya, kredibilitas pemerintah terkait akurasi data yang akan dipertanyakan masyarakat.
Syamsu mencontohkan, angka ramalan I tahun 2008 versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 58,2 juta ton gabah kering giling. (GKG). Data ini berbeda dengan proyeksi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Deptan yang sebanyak 54,443 juta ton GKG. Walaupun berbeda metoda dan teknis pendataan, namun, hasil temuan terlihat signifikan perbedaannya, hingga 4,2 juta ton lebih atau sekitar 7,7 persen.
Melihat fenomena ini, politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengimbau kepada pemerintah untuk segera meyelesaikan permasalahan ini.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan data pertanian dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Deptan dapat menggunakan tenaga 44.600 penyuluh pertanian yang ada untuk kalkulasi data luasan lahan dan produktifitas lahan binaannya. Seyogyanya sensus data pertanian dilakukan setiap tahun dan periodic diaudit agar mendekati data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. (Mimie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar