(Jakarta) – Sebanyak 50 persen sektor industri menyatakan kesiapannya untuk menjalankan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) pengalihan jam kerja industri sesuai jadwal 31 Juli 2008 mendatang.
Hal itu disampaikan Direktur PLN Jawa-Bali, Murtaqi Syamsudin, di gedung Depkeu Jakarta (29/7).
“Dari sekitar 6800 perusahaan yang sudah diindentifikasi, sekitar 2000 industri akan pindah, dan dari jumlah tersebut sekitar 50 persennya sudah menyatakan siap pindah. Ya, kira-kira seribu yang sudah siap mulai tanggal 31 Juli,” jelasnya.
Mengenai pelaksanaan SKB, Murtaqi mengungkapkan dari PLN sendiri tidak ada kemunduran, melainkan PLN hanya melihat kesiapan dari setiap industri yang berbeda-beda.
“Setiap industri berbeda kesiapannya. 31 Juli sudah mulai, mana yang sudah siap, tanda tangan berita acara langsung bisa jalan. Kita akan targetkan sebelum Agustus semua sudah bisa jalan,” ungkapnya.
PLN saat ini telah melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah. Namun jika pemerintah mengatakan SKB pengalihan jam kerja industri akan mundur 2 minggu dari jadwal awal, menurut Murtaqi pemerintah memberi kesempatan bagi PLN untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemda supaya lebih matang. (Renny)
Hal itu disampaikan Direktur PLN Jawa-Bali, Murtaqi Syamsudin, di gedung Depkeu Jakarta (29/7).
“Dari sekitar 6800 perusahaan yang sudah diindentifikasi, sekitar 2000 industri akan pindah, dan dari jumlah tersebut sekitar 50 persennya sudah menyatakan siap pindah. Ya, kira-kira seribu yang sudah siap mulai tanggal 31 Juli,” jelasnya.
Mengenai pelaksanaan SKB, Murtaqi mengungkapkan dari PLN sendiri tidak ada kemunduran, melainkan PLN hanya melihat kesiapan dari setiap industri yang berbeda-beda.
“Setiap industri berbeda kesiapannya. 31 Juli sudah mulai, mana yang sudah siap, tanda tangan berita acara langsung bisa jalan. Kita akan targetkan sebelum Agustus semua sudah bisa jalan,” ungkapnya.
PLN saat ini telah melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah. Namun jika pemerintah mengatakan SKB pengalihan jam kerja industri akan mundur 2 minggu dari jadwal awal, menurut Murtaqi pemerintah memberi kesempatan bagi PLN untuk melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemda supaya lebih matang. (Renny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar