(Jakarta) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengambil insiatif-insiatif lain agar seluruh proses tahapan pemilu ini terawasi, misalnya dengan membuka hotline telepon yang bisa digunakan sebagai media untuk menerima laporan dari masyakat.
"Itu rencana lama yang belum direalisasikan. Tidak perlu banyak biaya, hanya membuka beberapa line telepon dan dipublikasi ke masyarakat lewat media, jadi masyarakat bisa laporan sendiri jika ada pelanggaran di lapangan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampaouw di Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7).
Setelah menerima laporan dari masyarakat, lanjut Jerry, Bawaslu harus membuat mekanisme untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. “Apa digunakan panwas yang sudah terbentuk di daerah atau lembaga-lembaga pemantau pemilu yang sudah ada, bagaimana itu dimanfaatkan untuk membantu bawaslu.”
Untuk itu, Jerry mengimbau bawaslu untuk segera bertindak. “Jangan mengeluh terus tentang anggaran dana yang belum keluar, tahapan pemilu terus berjalan. Apalagi harapan masyarakat terhadap bawaslu tinggi. Ditambah sistem pemilu kita pelanggaran hanya bisa masuk melalui bawaslu. Kalau dia tidak ada, terus terjadi pelanggaran seperti saat ini,” paparnya. (Nurseffi)
"Itu rencana lama yang belum direalisasikan. Tidak perlu banyak biaya, hanya membuka beberapa line telepon dan dipublikasi ke masyarakat lewat media, jadi masyarakat bisa laporan sendiri jika ada pelanggaran di lapangan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampaouw di Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7).
Setelah menerima laporan dari masyarakat, lanjut Jerry, Bawaslu harus membuat mekanisme untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. “Apa digunakan panwas yang sudah terbentuk di daerah atau lembaga-lembaga pemantau pemilu yang sudah ada, bagaimana itu dimanfaatkan untuk membantu bawaslu.”
Untuk itu, Jerry mengimbau bawaslu untuk segera bertindak. “Jangan mengeluh terus tentang anggaran dana yang belum keluar, tahapan pemilu terus berjalan. Apalagi harapan masyarakat terhadap bawaslu tinggi. Ditambah sistem pemilu kita pelanggaran hanya bisa masuk melalui bawaslu. Kalau dia tidak ada, terus terjadi pelanggaran seperti saat ini,” paparnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar