(Jakarta) - Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin merasa resah dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta KPK memfasilitasi masalah tanah kantor gubernur di Medan.
“Pertama kami jadi gubernur, banyak di daerah kami yang resah dengan KPK, apa sih KPK itu? KPK seperti makhluk yang menakutkan, di samping itu kami juga minta KPK memfasilitasi masalah kantor gubernur yang 40 tahun nggak selesai-selesai,” kata Syamsul di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/7).
Syamsul mengatakan, pihaknya berencana akan mengadakan kesepakatan bersama dengan KPK, “semacam persamaan persepsi,” ujar Syamsul
Di tempat yang sama, Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Muhammad Sigit menyataka,n agenda gubernur hari ini adalah kunjungan balasan, selain itu juga untuk membicarakan penyelesaian masalah tanah dengan PTPN 2.
“PTPN 2 sudah menghibahkan tanah yang selama ini dipakai oleh pemerintah propinsi Sumatera Utara sebagai kantor gubernur, proses hibahnya sudah hampir selesai, KPK dalam hal ini tinggal mendorong mengenai aset-aset yang bermasalah seperti dugaan tanah yang dipakai oleh pihak lain selain PTPN 2 dan Telkom Sumut,” terang Sigit. (Willy/Dhita)
“Pertama kami jadi gubernur, banyak di daerah kami yang resah dengan KPK, apa sih KPK itu? KPK seperti makhluk yang menakutkan, di samping itu kami juga minta KPK memfasilitasi masalah kantor gubernur yang 40 tahun nggak selesai-selesai,” kata Syamsul di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/7).
Syamsul mengatakan, pihaknya berencana akan mengadakan kesepakatan bersama dengan KPK, “semacam persamaan persepsi,” ujar Syamsul
Di tempat yang sama, Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Muhammad Sigit menyataka,n agenda gubernur hari ini adalah kunjungan balasan, selain itu juga untuk membicarakan penyelesaian masalah tanah dengan PTPN 2.
“PTPN 2 sudah menghibahkan tanah yang selama ini dipakai oleh pemerintah propinsi Sumatera Utara sebagai kantor gubernur, proses hibahnya sudah hampir selesai, KPK dalam hal ini tinggal mendorong mengenai aset-aset yang bermasalah seperti dugaan tanah yang dipakai oleh pihak lain selain PTPN 2 dan Telkom Sumut,” terang Sigit. (Willy/Dhita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar