(Jakarta) - Institute Development of Economic and Finance (Indef) mendukung rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit sektor tambang. Namun, perlu disertai mekanisme lainnya yang komprehensif.
“Audit itu bagus tapi kedepannya tidak hanya melakukan audit tapi dibuat sistem yang lebih komprehensif sehingga mulai dari produksi, cost recovery sampai ekspor impor semua harus transparan,” kata Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika kepada Indonesia Ontime di Jakarta, Kamis (31/7).
Menurut Ahmad, perlu dibentuk sebuah gugus tugas baru yang lebih powerfull untuk mengawasi sektor ini.
“Gugus tugas itu, harus punya kewenangan agar bisa memberikan penalti langsung terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan mal pratik,” jelasnya.
Gugus kerja itu, lanjut Ahmad, langsung dibawah presiden dan kekuasaannya berada diatas kementerian.
“Karena ada sinyalemen keterlibatan orang-orang pada level kementerian dalam kegiatan mal praktik itu,” pungkasnya. (Nurseffi)
“Audit itu bagus tapi kedepannya tidak hanya melakukan audit tapi dibuat sistem yang lebih komprehensif sehingga mulai dari produksi, cost recovery sampai ekspor impor semua harus transparan,” kata Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika kepada Indonesia Ontime di Jakarta, Kamis (31/7).
Menurut Ahmad, perlu dibentuk sebuah gugus tugas baru yang lebih powerfull untuk mengawasi sektor ini.
“Gugus tugas itu, harus punya kewenangan agar bisa memberikan penalti langsung terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan mal pratik,” jelasnya.
Gugus kerja itu, lanjut Ahmad, langsung dibawah presiden dan kekuasaannya berada diatas kementerian.
“Karena ada sinyalemen keterlibatan orang-orang pada level kementerian dalam kegiatan mal praktik itu,” pungkasnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar