(Jakarta) - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bidang legislasi dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak memuaskan. Pasalnya, belum disahkannya beberapa Rancangan Undang-udang (RUU) yang bersifat urgen.
“Hal tersebut dapat dilihat dari belum disahkannya sejumah ruu yang secara substansi sangat krusial dan menyangkut kepentingan dan kehjateraan rakyat, misalnya RUU Reformasi Birokrasi,” kata Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro dalam seminar 'Refleksi Perjalanan Bangsa dan Konsolidasi Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2009', di hotel Sahid, Jakarta, Kamis (31/7).
Siti menilai ini terjadi karena tidak adanya sense of hurry dari DPR, padahal RUU ini sudah dibahas dari tahun ketahun. “Dan nampaknya Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) juga sudah kebakaran jenggot,” tegasnya.
The Habibie Center mencatat sejak periode 2005 - 2008 per Mei 2008, pada tahun 2005, DPR mengesahkan 14 RUU, satu diantaranya merupakan inisiatif DPR.
Pada tahun 2006, DPR mengesahkan 4 RUU dari 44 RUU proglegnas, selain 4 RUU prolegnas tersebut, DPR juga mengesahkan 19 RUU di luar prolegnas.
Pada tahun berikutnya jumlah RUU yang disahkan DPR sebanyak 48 RUU. Diantara jumlah itu, hanya 2 RUU dari 30 RUU program legislasi nasional (proglegnas).
Dari data tersebut, imbuh Siti, menunjukan banyaknya RUU yang sudah masuk prolegnas yang tidak disahkan DPR. “Padahal setahu saya, kalau sudah masuk prolegnas berarti RUU itu harus segera dikaji dan disahkan DPR. Jadi banyak RUU disahkan bukan dari prolegnas,” tandasnya. (Nurseffi)
“Hal tersebut dapat dilihat dari belum disahkannya sejumah ruu yang secara substansi sangat krusial dan menyangkut kepentingan dan kehjateraan rakyat, misalnya RUU Reformasi Birokrasi,” kata Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro dalam seminar 'Refleksi Perjalanan Bangsa dan Konsolidasi Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2009', di hotel Sahid, Jakarta, Kamis (31/7).
Siti menilai ini terjadi karena tidak adanya sense of hurry dari DPR, padahal RUU ini sudah dibahas dari tahun ketahun. “Dan nampaknya Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) juga sudah kebakaran jenggot,” tegasnya.
The Habibie Center mencatat sejak periode 2005 - 2008 per Mei 2008, pada tahun 2005, DPR mengesahkan 14 RUU, satu diantaranya merupakan inisiatif DPR.
Pada tahun 2006, DPR mengesahkan 4 RUU dari 44 RUU proglegnas, selain 4 RUU prolegnas tersebut, DPR juga mengesahkan 19 RUU di luar prolegnas.
Pada tahun berikutnya jumlah RUU yang disahkan DPR sebanyak 48 RUU. Diantara jumlah itu, hanya 2 RUU dari 30 RUU program legislasi nasional (proglegnas).
Dari data tersebut, imbuh Siti, menunjukan banyaknya RUU yang sudah masuk prolegnas yang tidak disahkan DPR. “Padahal setahu saya, kalau sudah masuk prolegnas berarti RUU itu harus segera dikaji dan disahkan DPR. Jadi banyak RUU disahkan bukan dari prolegnas,” tandasnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar