(Islamabad) – Kelompok Hak-hak Asasi Manusia, Amnesti Internasional menghimbau Pakistan agar mengungkapkan keberadaan ratusan orang yang hilang.
Organisasi berbasis London, yang rutin mengeluarkan laporan mengenai suatu persoalan, juga mengatakan Pemerintah Pakistan harus mengembalikan lagi hakim-hakim yang diberhentikan Presiden Pervez Musharraf.
Direktur Amnesti Asia-Pasifik, Sam Zarifi, menuturkan Perdana Menteri Pakistan, Yousaf Raz Gilani telah menekankan komitmen pemerintah koalisi untuk menegakkan HAM. “Kami desak mereka untuk beraksi secepatnya menyelesaikan semua kasus kehilangan,” katanya.
Amnesti menunjuk pada organisasi Pakistan setempat yang menyatakan setidaknya ada 563 kasus “kehilangan yang dipaksa.”
Menggunakan catatan pengadilan, pernyataan sumpah dari korban dan kesaksian para saksi, Amnesti mengklaim pasukan pemerintah akan menahan individu, termasuk bocah berusia sembilan tahun yang ditahan agar kakaknya yang diburu menyerahkan diri, kemudian memindahkan mereka diantara pusat penahanan hingga makin sulit melacak keberadaan mereka.
Selain itu, pejabat pemerintah disinyalir menghalangi upaya pencarian orang hilang tersebut.
Kelompok HAM juga menyerukan pada pemerintah luar negeri untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam suatu praktik. (AFP/Lala/Internasional)
Organisasi berbasis London, yang rutin mengeluarkan laporan mengenai suatu persoalan, juga mengatakan Pemerintah Pakistan harus mengembalikan lagi hakim-hakim yang diberhentikan Presiden Pervez Musharraf.
Direktur Amnesti Asia-Pasifik, Sam Zarifi, menuturkan Perdana Menteri Pakistan, Yousaf Raz Gilani telah menekankan komitmen pemerintah koalisi untuk menegakkan HAM. “Kami desak mereka untuk beraksi secepatnya menyelesaikan semua kasus kehilangan,” katanya.
Amnesti menunjuk pada organisasi Pakistan setempat yang menyatakan setidaknya ada 563 kasus “kehilangan yang dipaksa.”
Menggunakan catatan pengadilan, pernyataan sumpah dari korban dan kesaksian para saksi, Amnesti mengklaim pasukan pemerintah akan menahan individu, termasuk bocah berusia sembilan tahun yang ditahan agar kakaknya yang diburu menyerahkan diri, kemudian memindahkan mereka diantara pusat penahanan hingga makin sulit melacak keberadaan mereka.
Selain itu, pejabat pemerintah disinyalir menghalangi upaya pencarian orang hilang tersebut.
Kelompok HAM juga menyerukan pada pemerintah luar negeri untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam suatu praktik. (AFP/Lala/Internasional)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar