(Jakarta) – Anggota pansus angket BBM dari menyatakan Fraksi PDI-P, Bambang Wurianto menyatakan fraksinya telah menyiapkan seluruh amunisi untuk menindak lanjuti hak angket BBM.
“Kita sudah memiliki data-data dan informasi dari publik. Dan lebih baik temuan-temuan tersebut yang sudah ada pada kita tidak kami informasikan sekarang karena ini merupakan peluru untuk berperang nanti pada saatnya. Kalau dibuka sekarang nanti kita kehabisan peluru dong,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/8).
Bambang menjelaskan saat ini fraksinya telah menyiapkan beberapa langkah untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM. “Yaitu pembentukan harga BBM, social cost terhadap segmen-segmen dalam masyarakat, seperti UKM, usaha skala besar, konsumen, sektor riil dan buruh. Selain itu kami juga akan menganalisis APBN dan RAPBN pasca kenaikan harga BBM.”
Dari sisi kebijakan pengelolaan dan implementasinya, imbuh Bambang, F PDI-P juga memasang strategi-strategi. “ Pertama audit kebijakan di sektor hulu berupa kontrak dan peraturan pelaksanaannya. Kedua audit kebijakan di sektor kilang. Ketiga audit kebijakan di sektor hilir dan terakhir audit neraca BBM,” paparnya. (Taupik/Nurseffi)
“Kita sudah memiliki data-data dan informasi dari publik. Dan lebih baik temuan-temuan tersebut yang sudah ada pada kita tidak kami informasikan sekarang karena ini merupakan peluru untuk berperang nanti pada saatnya. Kalau dibuka sekarang nanti kita kehabisan peluru dong,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/8).
Bambang menjelaskan saat ini fraksinya telah menyiapkan beberapa langkah untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM. “Yaitu pembentukan harga BBM, social cost terhadap segmen-segmen dalam masyarakat, seperti UKM, usaha skala besar, konsumen, sektor riil dan buruh. Selain itu kami juga akan menganalisis APBN dan RAPBN pasca kenaikan harga BBM.”
Dari sisi kebijakan pengelolaan dan implementasinya, imbuh Bambang, F PDI-P juga memasang strategi-strategi. “ Pertama audit kebijakan di sektor hulu berupa kontrak dan peraturan pelaksanaannya. Kedua audit kebijakan di sektor kilang. Ketiga audit kebijakan di sektor hilir dan terakhir audit neraca BBM,” paparnya. (Taupik/Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar