(Brussel) – Rusia akan meminta pertemuan besar dengan NATO sehingga persekutuan dapat diberitahukan mengenai aktivitas Moskow di Ossetia Selatan, dikatakan Duta besar Rusia, Dmitry Rogozin, kepada NATO, , Senin (11/8).
“Kami mendorong pertemuan itu diselenggarakan besok ketika duta NATO akan melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri Goergia,” dikatakan Rogozin kepada wartawan.
Dia menginginkan NATO untuk mempertimbangkan mengenai informasi yang diberikan oleh Moskow sebelum persekutuan membuat keputusan atau pernyataan.
Rogozin meminta pertemuan pada tingkat duta besar.
Rogozin menyalahkan pasukan Georgia untuk kekerasan di Ossetia Selatan setelah mereka memasuki wilayah tersebut pada Kamis malam.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini 2500 warga sipil telah mati terbunuh dan juga 18 orang penjaga keamanan dari Rusia terrenggut nyawanya, dengan 14 orang lainnya dinyatakan hilang.
Rogozin mengatakan bahwa pasukan Georgia melakukan pemusnahan secara perlahan dan pembersihan suku di Ossetia Selatan dan Presiden Georgia, Mikheil Saakashvilli harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini.
“Kami meminta pandangan dari hukum internasional mengenai pemusnahan dan pembersihan suku. Tidak terdapat definisi lain,”ungkapnya lagi.(Xinhua/Nunyunda)
“Kami mendorong pertemuan itu diselenggarakan besok ketika duta NATO akan melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri Goergia,” dikatakan Rogozin kepada wartawan.
Dia menginginkan NATO untuk mempertimbangkan mengenai informasi yang diberikan oleh Moskow sebelum persekutuan membuat keputusan atau pernyataan.
Rogozin meminta pertemuan pada tingkat duta besar.
Rogozin menyalahkan pasukan Georgia untuk kekerasan di Ossetia Selatan setelah mereka memasuki wilayah tersebut pada Kamis malam.
Dia mengatakan bahwa sejauh ini 2500 warga sipil telah mati terbunuh dan juga 18 orang penjaga keamanan dari Rusia terrenggut nyawanya, dengan 14 orang lainnya dinyatakan hilang.
Rogozin mengatakan bahwa pasukan Georgia melakukan pemusnahan secara perlahan dan pembersihan suku di Ossetia Selatan dan Presiden Georgia, Mikheil Saakashvilli harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini.
“Kami meminta pandangan dari hukum internasional mengenai pemusnahan dan pembersihan suku. Tidak terdapat definisi lain,”ungkapnya lagi.(Xinhua/Nunyunda)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar