(Jakarta) – Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah mengkaji opsi-opsi kemungkinan penurunan harga BBM bersubsidi. Diharapkan hal itu dapat meringankan biaya enegi dan mendorong gairah dunia usaha dalam kondisi suku bunga yang cenderung meningkat dan gejolak nilai tukar.
“Akan tetapi, perlu benar dicermati penurunan harga BBM bersubsidi apabila berdampak pada peningkatan subsidi, jangan sampai mengganggu ruang gerak pemerintah membiayai program-program pro rakyat yang bersifat langsung membantu daya beli,” ujar Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat Darwin Saleh kepada indonesiaontime.com di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Darwin, jika harga BBM diturunkan maka pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal. “Bukan hanya dampak netto penurunan harga minyak pada APBN dan subsidi tapi harus dijaga agar sifat alokasi APBN kita semakin pro kebutuhan dasar rakyat duafa sebanyak 19.1 rumah tangga (BLT, Jamkesmas, Raskin), 39 juta sisa (BOS) 20 jutaan petani gurem (subsidi pupuk/benih),” jelas Darwin
Pada kesempatan yang sama, Darwin juga mengingatkan subsidi BBM mengandung ketidakadilan anggaran.”Karena 75 persen dari subsidi BBM dinikmati 30 persen berepndapatan teratas di Indonesia,” ungkap Darwin.
Untuk itu, Darwin menegaskan penurunan harga BBM bersubsidi dapat saja dilakukan sejauh dampak nettonya baik bagi rakyat banyak, mendorong kegairan dunia usaha menciptakan lapangan kerja, tidak mengganggu ketersediaan dana untuk program pro rakyat tidak mendorong inefisiensi dalam penggunaan energi. (Nurseffi)
“Akan tetapi, perlu benar dicermati penurunan harga BBM bersubsidi apabila berdampak pada peningkatan subsidi, jangan sampai mengganggu ruang gerak pemerintah membiayai program-program pro rakyat yang bersifat langsung membantu daya beli,” ujar Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat Darwin Saleh kepada indonesiaontime.com di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Darwin, jika harga BBM diturunkan maka pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal. “Bukan hanya dampak netto penurunan harga minyak pada APBN dan subsidi tapi harus dijaga agar sifat alokasi APBN kita semakin pro kebutuhan dasar rakyat duafa sebanyak 19.1 rumah tangga (BLT, Jamkesmas, Raskin), 39 juta sisa (BOS) 20 jutaan petani gurem (subsidi pupuk/benih),” jelas Darwin
Pada kesempatan yang sama, Darwin juga mengingatkan subsidi BBM mengandung ketidakadilan anggaran.”Karena 75 persen dari subsidi BBM dinikmati 30 persen berepndapatan teratas di Indonesia,” ungkap Darwin.
Untuk itu, Darwin menegaskan penurunan harga BBM bersubsidi dapat saja dilakukan sejauh dampak nettonya baik bagi rakyat banyak, mendorong kegairan dunia usaha menciptakan lapangan kerja, tidak mengganggu ketersediaan dana untuk program pro rakyat tidak mendorong inefisiensi dalam penggunaan energi. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar