(Jakarta) – Pemerintah diminta untuk mengoreksi secarqa signifikan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009. APBN harus difokuskan sebagai budget pemerintah kepada warga negaranya.
“Jika tidak mau melakukan revisi berarti secara besar maka ini menunjukan pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan pada 1998 dan tidak mau merubah keberpihakannya kepada kelompok menengah bawah,” ujar pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini di Jakarta, akhir pekan ini.
Pada saat krisis terjadi pada tahun 1998, lanjut Hendri, kelompok ekonomi menengah bawah yang merasakan krisis namun yang direcover dengan cepat oleh pemerintahan Soeharto adalah kalangan menengah atas. “ Hal itu tidak boleh terjadi pemerintah harus bisa memilih kebijakan yang ada sharing risk (pembagian resikon),” jelas Hendri.
Menurut Hendri, konsekuensi dari sharing risk ini dilakukan dengan melakukan perubahan mendasar dari RAPBN 2009. “Tidak boleh menjadi election budget tapi harus menjadi budget pada saat krisis yang harus difokuskan pada budget pemerintah kepada warga negaranya.”
Dalam hal alokasi budget, Hendri menilai selama ini budget dalam APBN bukan budget untuk pembangunan. “ kita lihat belanja modal dan belanja barang porsinya lebih kecil dibanding total budget. Sedangkan pembayaran utang luar negeri yang dibebankan Rp 169 triliun sehingga diperlukan keberanian dari pemerintah untuk melakukan restrukturisasi utang,” paparnya.
Hendri menyatakan masalah lain dalam APBN yaitu lemahnya realisasi anggaran.“Realisasi sangat lemah, manajemen fiskal juga begitu lemah sehingga sering terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun yang juga merugikan negara,” ungkap Hendri.
Saat ini, imbuh Hendri merupakan moment yang tepat bagi bangsa untuk segera bersiap untuk menghadapi ancaman krisis yang diduga maha dasyat itu. “ ini bukan hanya momentum bagi pemerintah secara politk tapi bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya merubah rel tapi juga pindah track kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat banyak,” pungkasnya. (Nurseffi)
“Jika tidak mau melakukan revisi berarti secara besar maka ini menunjukan pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan pada 1998 dan tidak mau merubah keberpihakannya kepada kelompok menengah bawah,” ujar pengamat ekonomi Econit, Hendri Saparini di Jakarta, akhir pekan ini.
Pada saat krisis terjadi pada tahun 1998, lanjut Hendri, kelompok ekonomi menengah bawah yang merasakan krisis namun yang direcover dengan cepat oleh pemerintahan Soeharto adalah kalangan menengah atas. “ Hal itu tidak boleh terjadi pemerintah harus bisa memilih kebijakan yang ada sharing risk (pembagian resikon),” jelas Hendri.
Menurut Hendri, konsekuensi dari sharing risk ini dilakukan dengan melakukan perubahan mendasar dari RAPBN 2009. “Tidak boleh menjadi election budget tapi harus menjadi budget pada saat krisis yang harus difokuskan pada budget pemerintah kepada warga negaranya.”
Dalam hal alokasi budget, Hendri menilai selama ini budget dalam APBN bukan budget untuk pembangunan. “ kita lihat belanja modal dan belanja barang porsinya lebih kecil dibanding total budget. Sedangkan pembayaran utang luar negeri yang dibebankan Rp 169 triliun sehingga diperlukan keberanian dari pemerintah untuk melakukan restrukturisasi utang,” paparnya.
Hendri menyatakan masalah lain dalam APBN yaitu lemahnya realisasi anggaran.“Realisasi sangat lemah, manajemen fiskal juga begitu lemah sehingga sering terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun yang juga merugikan negara,” ungkap Hendri.
Saat ini, imbuh Hendri merupakan moment yang tepat bagi bangsa untuk segera bersiap untuk menghadapi ancaman krisis yang diduga maha dasyat itu. “ ini bukan hanya momentum bagi pemerintah secara politk tapi bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya merubah rel tapi juga pindah track kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat banyak,” pungkasnya. (Nurseffi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar