Seluruh Elemen Harus Mendukung Implementasi UU Pornografi

(Jakarta) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menghimbau kepada seluruh stakeholder di Indonesia harus mendukung implementasi Undang-undang pornografi yang baru disahkan DPR.

“Selain itu agar ini berjalan dengan baik, maka harus dipahami dulu secara menyeluruh oleh stakeholder yang ada di Indonesia termasuk kepolisian dan penegak hukum agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang anarkis,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Hidayat, penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus menjalankan peranannya secara benar sesuai dengan yang tercantum dalam UU itu. “Tentunya pda akhirnya nanti hukum tersebut harus berlaku di Indonesia. Tentunya bahasannya bukan agama. Dan juga bukan pula hal-hal yang kemudian dapat menimbulkan kontraproduktif dengan demokrasi,” jelas mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.

Seperti diketahui, sidang paripurna secara aklamasi telah mengesahkan RUU Pornografi menjadi Undang-undang. Pengesahan RUU kontrovesial ini didukung oleh delapan fraksi di DPR serta pemerintah, sedangkan dua fraksi lainnya PDIP dan PDS yang tidak menyetujui dan menolak disahkannya RUU ini. (Taupik)