(Jakarta) - Kebijakan energi nasional yang masih menganaktirikan pengembangan energi terbarukan (renewal energy) dianggap tidak akan memecahkan masalah krisis energi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Demikian dikatakan Direktur Aksi Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam diskusi, di Jakarta, hari ini (30/4).“Indonesia saat ini sudah dalam praktik krisis energi yang sangat masif, tapi krisis saat ini belum betul-betul krisis. Masih akan ada yang lebih berat jika pemerintah tidak segera mengantispasi. Sementara kebijakan energi nasional masih bergantung pada energi fosil,” kata Fabby.
Kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Perpres nomor 5 tahun 2006 hanya mengalokasikan target konsumsi energi terbarukan sampai tahun 2025 hanya sebesar 15 persen. Sedangkan yang 85 persen masih didominasi konsumsi energi fosil, yaitu minyak 20 persen, gas alam 30 persen, dan batubara 55 persen.
Menurut Fabby, pemerintah salah kaprah jika menargetkan konsumsi batubara sampai 55 persen. “Resources (sumber daya-red) batubara Indonesia sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain, yaitu sekitar 57 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam 146 tahun. Padahal negara yang punya potensi lebih besar batubaranya tetap disimpan dalam tanah,” urainya.
Untuk minyak, lanjut Fabby, sumber dayanya akan habis dalam 23 tahun dan produksi minyak Indonesia saat ini tidak akan bisa lagi mencapai produksi puncak sebesar 1,5 juta barel per hari yang pernah dicapai pada tahun 1970-an dan pertengahan 1990-an. Sedangkan potensi gas akan habis dalam waktu 62 tahun.
Fabby meminta pemerintah harus aktif dan kreatif membuat kebijakan yang pro energi terbarukan karena menurutnya ada korelasi antara akses masyarakat terhadap energi dan listrik dengan kualitas hidup.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan banyak rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik juga dimasukkan dalam kategori keluarga miskin. (Adi/Mimie/Sektor Riil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar